HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

GempaR-Papua minta Indonesia hentikan eksploitasi kekayaan papua

GempaR Papua saat melakukan aksi demontrasi di gapura Uncen, Perumnas 3 Waena, beberapa waktu lalu – Jubi/Agus Pabika.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR-Papua) Kota Jayapura mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan seluruh proyek yang mengatasnamakan pembangunan ekonomi namun justru mengancam peradaban masyarakat adat.

Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR-Papua) Kota Jayapura, Samuel Womsiwor mengatakan, berbagai kepentingan mulai investasi jangka panjang hingga pengerukan kekayaan justru mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat adat Kamoro dan Amungme.

“Kami juga menolak Mega proyek pangan nasional Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang beroperasi di Wiayah Merauke, kami menolak milterisasi dalam rangka upaya penyebarluasan investasi di seluruh tanah Papua didukung Presiden Joko Widodo, kami mendesak Negara Indonesia untuk membuka status Hak Guna Usaha (HGU) semua investasi kepada masyarakat,” kata Samuel dalam rilis yang diterima Jubi, Selasa (13/8/2019).

GempaR juga meminta Negara Indonesia segera menarik semua militer non organik yang beroperasi di Nduga karena telah melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat adat. Yang juga tak kalah penting adalah mendesak Indonesia untuk membuka akses jurnalis dan pekerja kemanusiaan lokal, nasional, internasional di Nduga dan seluruh tanah Papua.

Loading...
;

“Kami meminta Pacific Island Forum (PIF) untuk lebih serius dalam mendorong Tim Pencari fakta untuk masuk ke Papua dan melihat situasi Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Adat Papua, kami juga menolak kebijakan Negara Indonesia dalam percepatan perluasan lahan Perkebunan sawit yang mencaplok wilayah masyarakat Adat Papua,” katanya.

GempaR Papua juaga menolak kebijakan Negara Indonesia melalui Perhutanan Sosial dan TORA di wilayah Adat yang melecehkan konstitusi dan masyarakat Adat. Presiden Indonesia juga didesak untuk mencabut Prepres 40 tahun 2013 tentang keterlibatan militer dalam proyek pembangunan trans Papua.

Sementara itu, mewakili mahasiswa Papua di Kota Jayapura, Deselinus Sani menyatakan penolakannya atas rencana Indonesia membangunan 31 Kodim di wilayah timur Indonesia serta pembentukan KOOPSUS (Komando Operasi Khusus). Rencana ini diprediksi akan menambah deretan kasus pelanggaran HAM pada Masyarakat Adat Papua.

“Sikap kami, Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua(GempaR-Papua), atas nama keadilan dan perdamaian rakyat, kami menyampaikan seruan perlawanan kepada seluruh rakyat pemilik Tanah Papua, untuk bertahan dan bangkit melawan segala bentuk penindasan atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi negara Indonesia,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top