GHR dan Tapol desak Dewan HAM PBB tangani akar diskriminasi Papua

GHR dan Tapol desak Dewan HAM PBB tangani akar diskriminasi Papua

Ilustrasi pelapor PBB – Jubi IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Rasisme dan diskriminasi berbasis ras di Papua dan Papua Barat kembali diangkat dalam Sesi Debat Umum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa ke-40 Item 9 mengenai Rasisme dan Diskriminasi Rasial. Kedua isu itu diangkat oleh Geneva for Human Rights dan Tapol.

Pada sesi Debat Umum yang berlangsung hari Selasa (19/3/2019), Geneva for Human Rights (GHR) dan Tapol mendesak Pemerintah Indonesia dan Dewan HAM PBB mengambil langkah segera untuk menangani akar penyebab diskriminasi rasial terhadap Orang Papua Asli ini. Kedua lembaga itu mengingatkan beberapa laporan dan komunikasi yang telah dikirimkan beberapa kali ke CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimantion) melalui prosedur EWUA (Early Warning and Urgent Action) soal Papua.

“Koalisi kami telah menyerahkan permohonan mendesak terbaru kepada pemegang mandat Prosedur Khusus menyangkut wilayah Nduga, Papua. Komunikasi ini menyoroti sekali lagi pelanggaran HAM yang sistematis dan sistemik di West Papua,” ujar koalisi itu seperti dikutip dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Jubi Rabu (20/3/2019).

GHR dan Tapol lembaga menyoroti diskriminasi yang terus terjadi terhadap masyarakat asli di West Papua. Mereka juga mengingatkan beberapa rekomendasi Pelapor-Pelapor Khusus PBB yang telah berkunjung ke Papua di tahun 2017 dan 2018.

Pada tahun 2018, Special Rapporteur on Health telah melaporkan ketimpangan akses kesehatan dan pengobatan antara masyarakat asli Papua dan pendatang. Khususnya di wilayah pelosok, kualitas dan akses layanan kesehatan sangat minim, apalagi menyangkut kandungan, anak dan HIV/AIDS. Pelapor Khusus mengingatkan jika situasi ini tidak segera ditangani oleh pemerintah akan sangat mengancam keselamatan Orang Asli Papua (OAP).

GHR dan Tapol juga kembali mengingatkan Dewan HAM PBB terkait pelecehan dan kriminalisasi berbagai aspek ididentitas orang Papua. Seperti telah dilaporkan oleh Special Rapporteur on Freedom of Religion di tahun 2017, sebagai bagian dari minoritas agama dan budaya Orang Asli Papua menjadi target serangan dan diskriminasi yang meluas. Dicontohkan, Desember lalu pada peringatan hari berdirinya negara West Papua, lebih dari 500 demonstran ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang oleh aparat.

Selain itu, kedua lembaga ini mencatat hasil pantauan situasi yang mengkhawatirkan oleh Special Rapporteur on Food. Dalam laporannya bulan Desember 2018, mengungkap problem struktural tanah-tanah adat yang dihancurkan oleh proyek-proyek industri dan pertanian pemerintah (dalam hal ini kasus pertambangan Freeport – McMoran) tanpa kesepakatan (FPIC). Ini berbahaya bagi sumber-sumber makanan pokok rakyat Papua.

Mereka menyadari berbagai rekomendasi dari para ahli PBB ini telah berkali-kali diajukan, namun pola kekerasan  terus meluas dan diakriminasi terhadap orang Papua terus terjadi. “Seperti terakhir kasus “Invesigasi Ular” yang dilaporkan oleh sebuah pernyataan bersama (dari beberapa pemegang mandat Special Procedures) pada 21 Februari lalu.

Tapol dan GHR menegaskan semua ini bukan kasus-kasus yang terpisah atau tidak berkaitan satu sama lain. Kasus-kasus itu justru mencerminkan pola buruk dari rangkaian kekerasan yang terus berulang terhadap hak-hak masyarakat asli Papua, sekaligus pengingkaran atas ekspresi identitas kulural Kepapuaan masyarakat asli Papua.

“Oleh karena itu kami mendesak Pemerintah Indonesia dan Dewan HAM ini untuk mengambil langkah segera guna menangani akar penyebab dari diskriminasi itu, karena keselamatan rakyat West Papua sedang dipertaruhkan,” tulis mereka.

Sebelumnya, Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, seperti dilansir CNN Indonesia 14 Maret lalu mengklaim sejumlah paparan terkait isu Papua di Dewan HAM “kalah” dari isu HAM terkini. Yakni seperti soal LGBT, persekusi etnis Uighur di Xinjiang, China, konflik di Kashmir hingga Sahara Barat lantaran didukung oleh LSM yang lebih banyak.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)