Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

GMKI kecam tindakan represif TNI -Polri di Papua

Ilustrasi aparat keamanan – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengecam tindakan represif TNI-Polri di Papua yang membuat korban terus berjatuhan.

Satuan Gabungan TNI-POLRI yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat dalam meredam situasi justru dinilai merupakan pendekatan yang salah, dalam merespons permasalahan yang terjadi. “Pendekatan humanis dengan mengedepankan kasih persaudaraan harusnya lebih dikedepankan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di tanah Papua,” ujar ketua umum GMKI Korneles Galanjinjinay melalui rilisnya kepada Jubi, Rabu (25/9/2019).

Selain itu, pernyataan Menkopolhukam untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran jaringan internet, justru kian menyudutkan dan merugikan masyarakat di tanah Papua.

Menurutnya Walaupun Panglima TNI dan Kapolri sudah menyatakan diri untuk siap bertugas di tanah Papua, akan tetapi 23/9/2019, kemarin kembali terjadi chaos di daerah Wamena dan Jayapura. Kantor-kantor pemerintahan di bakar, terjadi baku tembak antar warga dan anggota Kepolisian. “Hal ini menandakan pemerintah belum mampu dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan kedamaian di tanah Papua hingga hari ini,” kata dia.

Sekretaris GMKI, David V H Sitorus menambahkan atas persoalan tersebut, maka Pengurus Pusat GMKI menyatakan sikap yakni:

1. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas korban meninggal akibat insiden kemanusiaan yang terjadi di Wamena dan Jayapura.

2. Mengecam keras tindakan represif aparat negara yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia di Wamena dan Jayapura.

Loading...
;

3. Mendesak Presiden mencopot Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang dianggap lalai menangani Keamanan di Papua.

4. Mendesak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi dan berkuasa penuh atas TNI agar segera menarik pasukan TNI dari tanah Papua dan meminta kapolda untuk mencabut maklumat kapolda yang tidak menghirmati konstitusi.

5. Mendesak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo untuk melakukan pendekatan keamanan di Papua bukan dengan skenario milisi dan paramiliter nusantara yang merajalela di tanah papua dan juga cara militeristik, tapi dengan cara humanis atau manusiawi, cara kultural dan cara keagamaan dengan melibatkan tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat/marga-marga di 7 wilayah adat Papua yang memahami betul persoalan Papua, jangan melibatkan mereka yang tidak memahami akar masalah di Papua.

6. Mendesak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo membebaskan semua tahanan aktivis mahasiswa Papua dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang ditahan oleh TNI dan POLRI yang protes akibat aksi rasisme dan persekusi orang Papua.

7. Mendesak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan karena dianggap lalai menjalankan tugas dalam mengumpulkan informasi faktual untuk deteksi dan peringatan dini dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

8. Mengecam keras tindakan Menkominfo RI Rudiantara yang kembali memutuskan jaringan internet di Papua. Negara demokrasi harus bebas dari tindakan-tindakan otoritarian dan upaya menutup informasi publik, karena tindakan demikian juga merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

9. Pengurus Pusat GMKI mengintruksikan seluruh cabang GMKI se-Tanah Air untuk melakukan aksi di cabang masing-masing dengan mengangkat isu Papua dan upaya mendorong perdamaian di tanah Papua pada hari kamis 26 September 2019.(*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top