Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gobay bantah tudingan DPRP dari kursi pengangkatan gagal

Mantan anggota DPR Papua, John NR Gobai – Jubi. Dok

Bukti keberhasilan itu di antaranya sejumlah regulasi yang berbicara tentang perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mantan anggota parlemen kursi pengangkatan, John NR Gobay, membantah tudingan bahwa selama ini gagal memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Gobay mengaku salah satu keberhasilan yang dilakukan oleh DPRP dari kursi pengangkatan adalah terealisasinya Peraturan Daerah  (Perda) yang ditetapkan.

“Kalau bilang kami gagal, gagal yang mana. Kami gagal apa .. biarlah gedung DPRP yang bicara. Kami sudah hasilkan berapa Perda,” kata  John NR Gobay kepada jurnalis Jubi, Selasa (7/01/2020) malam.

Baca jugaKetua DPRP ingin kebijakan pendidikan di Papua berbasis kearifan lokal

DPRP, MRP dan gubernur diminta upayakan pengembalian tujuh tapol ke Papua

Kesbangpol Merauke buka pendaftaran untuk jatah kursi DPRP dari wilayah Anim Ha

Loading...
;

Menurut Gobay, meski bergabung dengan fraksi di DPR, pihaknya berjuang maksimal selama dua tahun sejak di lantik. Bukti keberhasilan itu di antaranya sejumlah regulasi yang berbicara tentang perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Teracatat Raperdasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan masyarakat adat, Raperdasi tentang perlindungan dan pengembangan pangan lokal serta pedagang asli Papua, dan Raperdasi tentang pertambangan rakyat merupakan produk legisasi yang diperjuangkan oleh anggota DPRP dari kursi pengangkatan.

“MRP punya rekomendasi apa? Bikin regulasi itu ada aturan bukan asal asalan,” ujar  Gobay menambahkan.

Gobay menyarankan hubungan kerja MRP dengan DPRP pengangkatan juga harus diatur lewat regulasi khusus atau masuk dalam tata tertib DPRP.  Aran itu mengacu periode sebelumnya DPRP pengangakatan tidak bisa membangun kerja sama dengan MRP.

Sebelumnya anggota Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua, Herman Yoku, menilai keberadaan 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua jalur pengangkatan  gagal memperkuat kedudukan MRP. Menurut Yoku pada periode sebelumnya, 14 anggota DPR Papua gagal berkomunikasi dan bersinergi dengan tiga kelompok kerja Majelis Rakyat Papua atau MRP sehingga tidak bisa memperkuat berbagai keputusan MRP.

“Keputusan MRP tidak bisa menjadi keputusan yang berkekuatan hukum, sehingga 14 orang (anggota jalur pengangkatan) itu percuma saja ada di DPR Papua,” kata Yoku. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top