Gubernur diminta segera membentuk tim evaluasi izin kelapa sawit

Gubernur diminta segera membentuk tim evaluasi izin kelapa sawit

Penggundulan hutan yang dilakukan oleh Korindo untuk lokasi kebun kelapa sawit – Papua for Mighty

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John NR Gobay meminta Gubernur Papua segera membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua izin perkebunan sawit. Pembentukan tim itu dibutuhkan agar Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit segera dijalankan di Papua.

John menegaskan evaluasi sebagaimana diatur Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 harus diberlakukan terhadap semua izin perkebunan kelapa sawit di Papua. “Karena setiap izin perkebunan kepala sawit menimbulkan masalah dan dampak berbeda, setiap izin harus dievaluasi satu demi satu. Kami juga meminta Gubernur Papua menunda seluruh rencana penerbitan rekomendasi baru untuk izin usaha perkebunan kelapa sawit,” kata John di Jayapura, Kamis (28/2/2019).

John mengingatkan evaluasi dan moratorium perizinan kelapa sawit yang diatur Inpres Nomor 8 Tahun 2018 diberlakukan tiga tahun. Langkah cepat Gubernur Papua dibutuhkan agar izin perkebunan kepala sawit di Papua dievaluasi selama masa berlakunya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 itu.

Aktivis Jaringan Kerja Rakyat Papua (Jerat)Papua Wirya Supriyadi juga menegaskan pentingnya evaluasi dan pencabutan izin milik perusahaan sawit yang merusak lingkungan dan melanggar HAM, khususnya terkait hak masyarakat adat di Papua. Evaluasi perizinan itu juga harus memeriksa apakah tata kelola perizinan telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Pemerintah wajib mendorong kebijakan satu peta perusahaan sawit papua guna menghindari tumpang tindih perijinan perusahaan sawit dengan ijin lainnya. Pemerintah Provinsi Papua  juga wajib melakukan pemetaan partisipatif sesuai dengan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Wirya di Jayapura, Jumat (1/3/2019).

Wirya menyebut ada indikasi terjadi perbedaan yang signifikan antara luasan konsesi yang dinyatakan dalam izin dibandingkan dengan luasan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua. Hal itu menyebabkan semakin banyak konflik tenurial di lokasi perkebunan kelapa sawit. Terlebih, perkebunan kelapa sawit dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat di Papua.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay mengatakan ada banyak temuan pelanggaran dalam proses penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan menegaskan semakin pentingnya evaluasi terhadap seluruh izin perkebunan kepala sawit di Papua. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua terus menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong evaluasi izin perkebunan kelapa sawit dan moratorium izin perkebunan kepala sawit baru di Papua.

“Kami terus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat tuntutan evaluasi perizinan kelapa sawit dan moratorium izin perizinan kelapa sawit baru,” kata Emanuel di Jayapura, Kamis (28/2/2019). (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)