Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gubernur Enembe : Honorer K2 tetap diakomodir lewat penerimaan P3K

Tenaga honorer K2 saat melakukan aksi damai di halaman kantor gubernur – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan tenaga honorer K2 Provinsi Papua yang saat ini jumlahnya mencapai 78 orang, tetap akan direkrut atau diakomodir melalui jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Semua akan direkrut, nanti yang umurnya sudah di atas 35 tahun akan terlebih dulu dilakukan pemberkasan oleh asisten dan BKD, kalau memang memenuhi syarat, akan diakomodir di P3K,” kata Enembe, di Jayapura kemarin.

Sedangkan untuk penerimaan pegawai baru atau CPNS formasi 2018, ujar ia, tetap akan dilakukan usai pelaksanaan pemilihan Presiden, yang mana sesuai jadwal akan berlangsung pada April 2019.

“Soal ini saya sudah minta untuk diumumkan, agar anak-anak Papua bisa persiapkan berkas-berkas yang diperlukan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen. Dirinya mengatakan pemerintah Provinsi Papua siap mengakomodir tenaga honorer K2 yang bekerja di atas 10 tahun diperekrutan CPNS formasi 2018. Sebab kepastian pengangkatan puluhan pegawai ini dari tahun ke tahun belum ada kejelasan pasti dari Menpan – RB.

Loading...
;

“Kami akan memperjuangkan tenaga honorer K2 pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) nanti,” kata Hery.

“Serangkaian lobi-lobi kepada Menpan-RB untuk dapat mengakomodir 78 tenaga honorer telah dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah. Sayangnya, upaya itu belum membuahkan hasil. Untuk itu, tahun ini akan diperjuangkan lewat jalur yang ada,” sambungnya.

Sebelumnya, seratusan tenaga honorer K2 di lingkup pemerintahan provinsi Papua dan Kota Jayapura menolak tegas perekrutan melalui jalu P3K, karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

“Kami tetap menagih janji agar diberikan formasi khusus sebagaimana janji Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama para perwakilan tenaga honorer di Istana Bogor, Oktober 2018 lalu,” kata Edison Worobay, perwakilan honorer K2.

“Waktu kami bertemu dengan Presiden RI juga didampingi oleh Gubernur Papua dan 28 Bupati serta Wakil Wali Kota Jayapura, Ketua MRP serta Ketua DPRP, yang mana disepakati bersama honorer K2 akan diakomodir dalam peraturan khusus untuk diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti tes apapun,” sambungnya.

Dirinya menyayangkan, kesepakatan di Istana Bogor harus terlupakan, malah dijanjikan akan diakomodir dalam perekrutan P3K bersamaan dengan penerimaan CPNS formasi 2018, yang akan digelar usai pelaksanaan Pemilu presiden dan legislatif.

“Intinya kami tidak setuju, karena kami tahu Presiden RI sudah menyetujui dan menerima aspirasi kami honorer K2 untuk mendapat kekhususan,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top