Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gubernur Lukas Enembe kecewa gagal temui mahasiswa Papua di Surabaya

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan pers di Surabaya, Selasa (27/8/2019) malam. – Jubi/Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Surabaya, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe gagal bertemu dengan para mahasiwa Papua yang berada di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya, Selasa (27/8/2019). Enembe menyatakan kecewa dengan penolakan para mahasiswa itu, karena ia datang bersama para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang disebutnya sebagai para orangtua mahasiswa Papua di Surabaya.

Enembe menyebut, penolakan para mahasiswa penghuni Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III di Surabaya itu terjadi karena kurangnya koordinasi. “Mungkin kita tidak  koordinasi baik, sehingga kita ditolak seperti itu. Kita akan jadwalkan ulang untuk menemui mereka,” kata Enembe dalam keterangan pers bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa malam.

Enembe sebenarnya telah mengetahui kemungkinan kunjungannya akan ditolak para mahasiswa itu, karena ia sudah mendapat laporan bahwa tim yang diutusnya ditolak para mahasiswa. Namun, sebagai “orangtua” para mahasiswa Papua itu, Enembe tetap berusaha menemui para mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya itu.

Ia mengaku kecewa, karena para mahasiswa Papua itu juga menolak bertemu dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Selain itu, di dalam rombongan Enembe juga ada anggota Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, lembaga kultural yang memiliki mandat melindungi orang asli Papua.

Loading...
;

“Saya menyesal [para mahasiswa Papua menolak bertemu kami], karena orangtuanya ada di sini, para anggota dewan. Ini mungkin masih terlalu cepat, jadi kami akan jadwalkan ulang. Yang penting, kita aman, Jawa Timur aman, orang Papua aman, di mana-mana aman, itu yang penting,” kata Enembe.

Enembe menuturkan, pihaknya belum mengetahui berapa jumlah orang yang berada di dalam Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya itu. “Kami belum ada data. Kalau data [mahasiswa Papua yang sempat ditangkap] polisi, ada 42 orang. Ada beberapa tambahan, mungkin jumlah totalnya 60 orang. Kami belum tahu, apakah semuanya mahasiswa, atau ada yang tidak berkuliah. Saya akan berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat, untuk jadwalkan ulang [pertemuan dengan para mahasiswa],” kata Enembe.

Menurutnya, jika para mahasiswa ingin membicarakan referendum sebagai pemenuhan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua, para mahasiswa jangan menuntut dirinya membuat keputusan. “Referendum itu urusan negara, bukan Gubernur yang bisa memutuskan. Kalau mau bicara referendum, bukan bicara dengan saya, bicara dengan Negara. Saya sudah laporkan kepada Jokowi [mengenai aspirasi referendum itu]. Jokowi adalah kepala negara,” kata Enembe.

Enembe juga membantah anggapan para mahasiwa Papua adalah bagian dari gerakan Papua merdeka. “Tidak ada itu, gerakan Papua merdeka itu ada di Papua sana, orang yang pegang senjata. Tidak ada di sini. Itu isu dari mana. Mereka ini mahasiswa, tetapi saya tidak tahu apakah semua mahasiswa atau ada yang tidak kuliah,” kata Enembe.

Ketika seorang wartawan menodong Enembe dengan partanyaan apakah Enembe mau menegaskan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, Enembe menjawab,  “tetap bagian Indonesia.”

Sebelumnya, pada 24 Agustus 2019 lalu, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua atau Ipmapa Surabaya mengeluarkan siaran pers yang telah menyatakan mereka menolak rencana kunjungan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat ke Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III di Surabaya.  Penolakan rencana kunjungan kedua gubernur itu menjadi bagian dari 14 pernyataan sikap Ipmapa Papua.

Dalam siaran pers itu, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua atau Ipmapa Surabaya juga menuntut digelarnya referendum bagi bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Referendum itu dinilai akan menjadi solusi demokratis untuk mengakhiri praktik rasisme, diskriminasi, persekusi, dan intimidasi yang selama berpuluh tahun dialami orang Papua.

Siaran pers itu ditandatangani para pengurus Ipmapa Papua Surabaya dan 23 koordinator wilayah dan paguyuban mahasiswa Papua dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur itu, Ipmapa Papua menyatakan rasisme aparatur negara Indonesia telah terjadi sejak Indonesia menguasai Papua pada 1962, dan menjadi sumber penyebab berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus dialami orang Papua.

“Untuk mengakhiri rasisme-yang adalah anak kandung dari imperialisme yang mengkoloni West Papua-maka segera selenggarakan referendum di Tanah Papua, sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Rasisme, sikap dan tindakan merendahkan martabat harga diri rakyat Papua, telah lama dilakukan lewat operasi-operasi militer,” tulis Ipmapa Papua dalam siaran persnya.

Ipmapa Surabaya menyatakan sikap rasisme dengan makian “monyet Papua” datang dari kelompok reaksioner berwatak kolonial. Ipmapa Surabaya menyebut kolonialisme di Papua sudah berlangsung sejak pelaksanaan Perjanjian New York yang ditandatangani Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962.

Atas dasar perjanjian itu, Belanda menyerahkan penguasaan wilayah Papua kepada Indonesia pada 1963. Ipmapa Surabaya menekankan, rasisme terhadap orang Papua bukanlah peristiwa baru sebagaimana terjadi dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Rasisme terhadap orang Papua memiliki rekam sejarah yang panjang, melatarbelakangi penindasan, diskriminasi, dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap mahasiswa Papua dan rakyat Papua.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top