Gubernur Papua Barat pertanyakan alasan Menkeu kurangi transfer DTI 2019

Gubernur Papua Barat pertanyakan alasan Menkeu kurangi transfer DTI 2019

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan wakil gubernur Muhammad Lakotani, saat disambut warga Manokwari menggunakan perahu adat suku Biak. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan alasan berkurangnya Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2019 Provinsi Papua Barat.

Menurut Gubernur, transfer DTI 2019 ke Papua Barat mengalami penurunan  dari tahun 2018 sebesar Rp1,6 triliun menjadi Rp1,4 triliun di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan DTI Provinsi Papua, justru mengalami kenaikan dari Rp2,4 triliun pada 2018 menjadi Rp2,8 triliun di tahun 2019.

“Saya minta Menteri keuangan jelaskan, apa sebabnya ada pengurangan. Karena setahu saya, transfer APBN ke daerah tidak pernah ada pengurangan. Meski naik satu atau dua persen, tapi jika kurang itu tidak pernah,” ujar Dominggus dalam acara penutupan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) otonomi khusus Papua Barat tahun 2019 pada Rabu (29/5/2019) di Manokwari.

Gubernur Mandacan mengatakan, ia sudah melayangkan surat secara resmi kepada Menteri Keuangan untuk mendapat jawaban pasti terkait adanya pengurangan DTI tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada jawaban pasti dari Kementerian Keuangan.

“Intinya, dalam surat itu saya minta kejelasan kenapa DTI Papua  Barat harus turun. Kalau memang Papua Barat ada penguragan, kenapa DTI bagi Provinsi Papua malah bertambah? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kami kepada menteri keuangan RI,” katanya.

Gubernur Mandacan juga melakukan audiensi bersama Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti,  saat Astera mewakili Menkeu RI dalam sebuah agenda di Papua Barat. Hasil audiens itupun belum menjawab pertanyaan Gubernur Mandacan.

Meski demikian, Mandacan mengaku tidak mempersoalkan kekurangan dalam transfer DTI 2019. Tapi dia meminta agar selisih atau pengurangan tersebut bisa ditambahkan pada APBN-Perubahan 2019 atau dimasukkan kembali pada DTI tahun 2020 untuk Papua Barat.

“Saya harap,  selisih (kekurangan), dalam DTI untuk Papua Barat di tahun 2019  ini bisa diakomodir kembali pada APBN-Perubahan, atau dalam DTI tahun 2020,” ujarnya.

Desakan Gubernur Mandacan terhadap transfer DTI dalam rangka otonomi khusus, cukup mendasar karena menyangkut kebutuhan pembangunan infrastruktur di provinsi  Papua Barat dan 12 kabupaten serta 1 kota dibawahnya.

Diketahui, total  DTI  Papua Barat tahun 2019 senilai Rp1.440.563.463.000, secara teknis akan dibagi dengan skema 70:30, antara Provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat.

Terkait skema 70:30 untuk penyaluran dan pengunaan DTI 2019, Gubernur Mandacan lebih dulu mengingatkan jajaran Bupati dan Walikota, bahwa DTI hanya diperuntukkan untuk infrastruktur umum menyangkut Pekerjaan Umum (PU) dan Perhubungan.

“DTI ini untuk infrastruktur umum dalam rangka otonomi khusus. Oleh sebab itu, kabupaten/kota harus bisa klasifikasikan ruas jalan antara jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten, lalu difokuskan pembangunannya sehingga terarah dan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Mandacan.

Meski hanya fokus pada kegiatan infrastrukur menyangkut PU dan Perhubungan, Mandacan juga mengatakan bahwa DTI juga bisa dipakai untuk pembangunan rumah bagi Orang Asli Papua (OAP) kelak, apabila  Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat tentang Pembangian Dana Otsus sudah mendapat nomor registrasi di kementerian dalam negeri dan secara syah dapat dipakai.

“Jika Perdasus tentang Pembagian dana Otsus sudah ada nomor registrasinya, maka DTI  provinsi maupun di kabupaten/kota di Papua Barat juga bisa dipakai untuk bangun rumah khusus untuk OAP,” katanya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)