Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gubernur Papua tandatangani surat pemberhentian 10 ASN yang terlibat korupsi

Ilustrasi ASN, Jubi/dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe telah menandatangani surat pemberhentian dengan tidak hormat sepuluh aparatur sipil negara atau ASN Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat korupsi. Proses pemecatan sepuluh ASN itu telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Nasional di Jayapura, Papua.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Selasa (23/7/2019). Selain memberhentikan sepuluh ASN itu, Dosinaen menyatakan Pemerintah Provinsi Papua sedang menunggu salinan putusan pengadilan untuk memproses pemecatan seorang ASN lain yang juga terlibat korupsi.

“Dari 11 ASN yang [dinyatakan pengadilan terlibat korupsi], baru sepuluh pegawai yang telah mendapat amar putusan dari pengadilan [yang menyatakan mereka terbukti bersalah melakukan korupsi]. Sementara satu pegawai [lainnya belum menerima amar putusan pengadilan]. Apabila [salinan] putusan [pengadilan] sudah ada, akan langsung diproses,” kata Dosinaen.

Ia menyatakan keputusan Gubernur Papua memecat sepuluh ASN yang terlibat korupsi itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS. Keputusan Gubernur Papua itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Loading...
;

“Intinya kami patuh pada aturan SKB tiga menteri dan UU ASN. Sebagian besar dari mereka masih aktif sebagai pegawai. Ada pula yang sudah menjalani hukuman. Sebagian besar dari mereka terlibat kasus [korupsi] sejak bertugas di kabupaten, dan [tindak pidana korupsi itu dilakukan] sebelum kepemimpinan Lukas Enembe sebagai gubernur,” ujar Dosinaen.

Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri, mengatakan di Papua terdapat 146 ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi. Auri menyatakan semua ASN yang dinyatakan pengadilan terbukti bersalah akan dipecat sesuai mekanisme yang berlaku.

“Yang jelas, proses serta mekanisme sudah kami lakukan sesuai peraturan. Ini kami harus jalankan. Jika tidak, hal itu [akan berdampak dalam pemenuhan] peraturan Seleksi Kompetensi Bidang,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top