Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gubernur Sulteng diminta tindaklanjuti maladministrasi sektor perkebunan sawit

Ilustrasi protes masyarakat adat di Keerom terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II – Jubi/Asrida Elisabeth

Hasil kajian Ombudsman itu sesuai dengan Instruksi Presiden Repubik Indonesia (INPRES) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Palu, Jubi – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, diminta menindaklanjuti hasil kajian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah terkait praktek maladministrasi sektor perkebunan sawit di daerah Kabupaten Buol, Tolitoli dan Morowali Utara.

“Walhi mengapresiasi atas kerja keras Ombudsman RI Perwakilan Sulteng yang telah menghasilkan kajian sektor perkebunan sawit,”  kata  Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Sulteng, Abdul Haris Lapabira, Jum’at, (26/7/2019).

Baca juga : Perusahaan sawit dan ancaman bagi suku Moi

Loading...
;

Tujuh tahun suku Moi melawan perusahaan sawit

Masyarakat Yeresiam Gua tak tahu soal pemanfaatan tanah adat oleh perusahaan sawit

Menurut dia, kajian Ombudsman terkait administrasi sektor perkebunan sawit harus menjadi dorongan untuk perbaikan tata kelola di sektor perkebunan. Hasil kajian Ombudsman terkait adanya praktek maladministrasi sektor perkebunan sawit di tiga kabupaten tersebut, telah dipaparkan kepada sejumlah pihak oleh Ombudsman dalam acara diseminasi hasil kajian system review Ombudsman Ri Perwakilan Sulteng, di salah satu hotel di Palu.

“Walhi juga menyampaikan beberapa poin penting terkait hasil kajian Ombudsman terkait maladministrasi dalam perkebunan kelapa sawit itu,” kata  Haris menambahkan.

Menurut dia, Walhi menilai hasil kajian Ombudsman itu sesuai dengan Instruksi Presiden Repubik Indonesia (INPRES) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Inpres itu mewajibkan untuk melakukan penghentian penerbitan izin terkait kehutanan dan lahan untuk perkebunan sawit selama tiga tahun.

“Pelanggaran mal administrasi yang ditemukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulteng di tiga kabupaten tersebut adalah bukti Pemerintah Provinsi Sulteng dan kabupaten harus segera melakukan evaluasi tata kelola sektor perkebunan sawit,” kata Haris menjelaskan.

Baca juga : Diduga perusahaan sawit beli tanah Rp 4 di Bintuni

Papua pulau sagu, bukan sawit

Masyarakat adat tolak perusahaan sawit di Siwis

Walhi mendesak penegak hukum baik Kepolisian dan KPK untuk segera menindak lanjuti saran hasil kajian Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, salah satunya penyelidikan dan penyidikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli, atas tindakan penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK) kepada PT Total Energy Nusantara (TEN) dan PT Citra Mulia Perkasa (CMP) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) P.62/Menhut-II/2014 Tentang izin pemanfaatan kayu (IPK) dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top