Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gubernur tugaskan Uncen kaji penyelesaian HAM masa lalu

Rektor Universitas Cenderawasih Dr Ir Apolo Safanpo. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe menugaskan akademisi Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura membuat kajian bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Bagian dari penugasakan itu adalah kajian untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dengan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Rektor Uncen Dr Ir Apolo Safanpo mengatakan berbagai konflik telah menimbulkan gejolak sosial di Tanah Papua sejak 1961. Hal itu menimbulkan penderitaan bagi rakyat Papua, dan menyebabkan trauma para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penderitaan dan trauma itu berkepanjangan karena penyelesaian kasus pelanggaran HAM berlarut-larut.

“Akibat belum terselesaikan [berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu] program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sering berbenturan dengan masalah HAM. Untuk itu, perlu adanya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” kata Safanpo, di Jayapura pada pekan lalu.

Terkait berbagai konflik yang terjadi belakangan ini, para akademisi Uncen akan mencoba membagi pola penanganannya dalam tiga kelompok berbeda. Ketiga kelompok penanganan kasus itu adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Loading...
;

Safanpo mencontohkan pihaknya akan merumuskan bentuk penanganan jangka pendek, antara lain pemulihan situasi dan kondisi keamanan, pemulihan aktivitas masyarakat. Rumusan penanganan kasus pelanggaran HAM jangka pendek itu juga akan merinci langkah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta upaya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat.

Untuk penanganan kasus pelanggaran HAM jangka menengah, Uncen akan mengkaji langkah yang memungkinkan pemerintah membuka lapangan kerja bagi masyarakat atau kelompok korban. Hal itu akan dikaji, mengingat kebanyakan masyarakat Papua tidak memiliki pekerjaan di sektor formal, tidak memiliki pendapatan tetap, sehingga bisa menimbulkan masalah kriminalitas.

“Untuk [membuka] lapangan pekerjaan, bisa dilakukan salah satunya dengan otonomi daerah. Jadi kalau dibilang mana yang prioritas, ini semua penting karena saling berkaitan sehingga harus diselesaikan secara bersama-sama,” ujarnya.

Safanpo juga menyinggung amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Menurutnya, pembentukan KKR akan menjadi salah satu bentuk penanganan kasus pelanggaran HAM jangka panjang.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan alasan mengapa memilih akademisi Uncen untuk mengkaji tiga agenda besar pemerintah Papua. Ketiga agenda besar itu adalah rencana pemekaran provinsi, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta Undang-undang Otonomi Khusus.

“Akademisi lebih tahu dan paham akan masalah yang saat ini dihadapi Papua. Untuk itu, saya menugaskan jajaran akademisi Uncen melakukan kajian terhadap tiga agenda besar ini,” kata Enembe. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top