Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gugatan pemutusan akses internet lanjut ke persidangan

Proses dismissal (pemeriksaan perkara) di PTUN Jakarta, Senin (2/12/2019) – dok. AJI.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Gugatan terhadap kebijakan pemutusan akses internet di Papua saat kejadian amuk massa pada medio Agustus, berlanjut ke persidangan. Kepastian tersebut berdasarkan dismissal atau pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (2/12/2019).

Gugatan terhadap kebijakan sepihak itu diajukan Tim Pembela Kebebasan Pers pada pekan lalu. Mereka terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dengan LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam serta ICJR sebagai kuasa hukum.

Majelis hakim dalam dismissal menyatakan gugatan yang diajukan Tim Pembela Kebebasan Pers merupakan kewenangan PTUN. Karena itu, mereka bisa menyidangkan perkara tersebut.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin mengatakan penerapan dismissal merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung terbaru, yakni Nomor 2 tahun 2019. Gugatan mereka merupakan yang pertama kali menggunakan rujukan hukum tersebut.

Loading...
;

“Segala tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum itu akan beralih pada kewenangan PTUN. Tadi, majelis hakim sudah menyatakan ini adalah kewenangan PTUN, dan selanjutnya mereka akan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara ini,” kata Ade dalam siaran pers yang diterima Jubi.

Ade melanjutkan tindakan pemerintah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat dianggap tidak berdasar dan melanggar hukum. Tindakan tersebut merugikan kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi secara keseluruhan.

Dia menyayangkan perwakilan pemerintah yang hadir hanya kementerian komunikasi dan informatika selaku tergugat dua. Sementara itu, tergugat pertama, yakni Presiden Joko Widodo, tidak mengirimkan perwakilan.

“Kami sangat menyayangkan karena ini adalah proses yang legal konstitusional di pengadilan. Kalau mereka (pemerintah) menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan yang taat hukum, seharusnya datang ke persidangan,” jelas Ade.

Pihak prinsipal atau penggugat, yakni AJI dan Safenet turut hadir dalam proses dismissal. AJI diwakilkan langsung kepada Ketua Umum Abdul Manan, dan Safenet mengutus direktur eksekutif mereka, Damar Juniarto.

“Gugatan ini akan menjadi preseden baik bagi pihak yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Khusus terkait perkara ini, pemblokadean internet sangat merugikan,” kata Manan.

Manan menilai pemblokadean akses internet merupakan kebijakan tidak pantas. Dampaknya menimbulkan kerugian besar terhadap kepentingan publik.

“Pemerintah telah mengambil hak masyarakat untuk mengetahui informasi. Jika kebijakan itu memang perlu diambil, pemerintah mesti menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat daripada sekedar press release. Kalau bisa, melalui (putusan) pengadilan,” jelasnya

Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto, berpandangan serupa. Dia mengatakan gugatan diajukan karena pemerintah tidak pernah mengubris keberatan mereka. “Tanggapan dari pemerintah agak mengecewakan karena sampai hari ini kami tidak pernah menerima jawaban terhadap keberatan tersebut.”

Damar mengatakan pemutusan akses internet di Papua juga menjadi sorotan forum internasional. “Tindakan itu dikecam sebagai cara-cara baru pemerintah untuk merepresi masyarakat dalam mengontrol informasi. Kami tidak ingin pemerintah lari dari tanggung jawab.” (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top