Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gwijangge: Sistem noken bukan sistem satu pemilih mewakili hak pilih puluhan pemilih lain

Ilustrasi Penggunaan noken dalam pemungutan saura di wilayah pegunungan Papua – Jubi. Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Pemilihan Umum, calon anggota legislatif, dan para pemangku kepentingan terkait pemungutan suara sistem noken harus menjelaskan sistem noken dalam Pemilihan Umum 2019 bukan cara bagi satu pemilih untuk mengambil-alih atau mewakili hak suara puluhan atau ratusan pemilih lain.  Hal itu dinyatakan anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Emus Gwijangge saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (7/4/2019).

Gwijangge menyatakan pemungutan suara dengan sistem noken sebagai telah diterima Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Putusan itu menyatakan “pemilihan umum dengan ‘kesepakatan warga’ atau ‘aklamasi’ tersebut merupakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati”.

Gwijangge menyebutkan sistem noken bukan sistem yang memberi wewenang kepada satu pemilih untuk mengambil-alih atau mewakili hak suara puluhan atau ratusan pemilih lain. “Noken (sistem noken) hanya sarana pengganti kotak suara. Bukan berarti satu orang dapat mewakili puluhan pemilih lain memberikan suaranya kepada kandidat tertentu,” kata Gwijangge.

Dari 29 kabupaten/kota di Papua, sejumlah 12 kabupaten diantaranya akan masih membuka peluang digelarnya model pemilihan sistem noken dalam pemungutan suara 17 April mendatang. Sejumlah 12 kabupaten itu adalah Kabupaten Paniai, Tolikara, Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deyai, Yahukimo dan Intan Jaya. “Sistem noken ini jangan disalahartikan agar tidak menimbulkan pro dan kontrak di publik,” ucap Gwijangge.

Loading...
;

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Theodorus Kossay mengatakan, aturan teknis sistem noken telah diatur Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Selain itu, penerapan sistem noken juga diatur dengan Keputusan KPU Papua nomor 1 tahun 2013.

“Di wilayah pegunungan tengah Papua, hanya ada dua kabupaten yang tidak lagi menggunakan sistem noken, yakni Yalimo dan Pegunungan Begitu juga 15 kabupaten yang ada di pesisir pantai, (semua tidak memakai sistem noken),” kata Theodorus Kossay, pekan lalu. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top