Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Hak adat harus dikelola baik

Abdon Nababan saat diwawancara media di Sentani – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Aktivis masyarakata adat, Abdon Nababan, menilai yang dinamakan hak adat harus dikelola sebagai sumber penghasilan bagi peningkatan ekonomi masyarakat di kampung-kampung.

Abdon Nababan yang juga Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini mengatakan bahwa Kabupaten Jayapura salah satu daerah yang cukup intens memproteksi hak-hak masyarakat adat melalui sistem pemerintahan kampung adat yang sudah terbentuk atas dasar peralihan kampung dinas menjadi kampung adat dan mendapat nomor registrasi kampung dari Kementerian Dalam Negeri.

“Masing-masing kampung yang mendapat pengakuan hukum secara resmi oleh pemerintah pusat dan daerah, menjadikan masyarakat juga akan merasa semua potensi yang dimiliki di kampung menjadi hak adat. Dan ini harus dikelola secara baik,” ujar Abdon saat ditemui di Sentani, Selasa (22/10/2019).

Dikatakan, setelah ada pengakuan terhadap kampung adat, tentunya akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mendukung sistem pengelolaan sumber-sumber yang berpotensi di masing-masing kampung adat.

Loading...
;

“Sumber-sumber ekonomi dengan model seperti apa yang harus dikelola. Karena setiap kampung pastinya berbeda, baik dari sisi topografi, sumber daya alam, dan potensi lainnya dan semua akan berbasis kepada apa yang dimiliki,” jelasnya.

Lanjut Abdon, apabila batas wilayah kampung adat dengan luasan wilayah yang kecil maka yang diprioritaskan di sini adalah sumber daya manusianya yang dibangun. Tetapi apabila sumber daya alam dan luas wilayah yang besar maka sektor-sektor sumber daya alamnya yang dibangun.

“Proses pembangunan oleh pemerintah daerah akan lebih mudah untuk turun ke kampung apabila sistem pemerintahan dan tata kelola hak adatnya berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan sistem pemerintahan kampung adat saat ini telah berjalan sistem pemerintahannya. Yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakatnya.

“Karena semua diatur oleh masyarakat kampung adat, maka hal-hal teknis yang sifatnya program dan bantuan harus diberikan wewenang juga kepada masyarakat adat untuk mengelolanya. Pemerintah hanya memberikan pendampingan dan pengarahan untuk proses perbaikan-perbaikan sistem yang ada,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top