Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Hargai orang Marind-Buti agar mereka tak palang fasilitas umum

Pompa air milik PT PDAM Merauke yang dipalang pemilik ulayat beberapa waktu lalu – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

DALAM sebulan terakhir sejumlah fasilitas umum seperti Stasiun Pompa Air milik PT Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Jalan Parakomando, Stadion Mini Maro, Bandara Mopah, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta beberapa fasilitas lainnya dipalang masyarakat Marind-Buti yang notabene sebagai pemilik ulayat.

Aksi pemalangan tersebut tidak lain menuntut kompensasi pembayaran ganti rugi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke. Karena sejumlah fasilitas dimaksud telah digunakan.

Di antara sejumlah fasilitas yang dipalang, ada beberapa telah disepakati antara pemerintah bersama pemilik ulayat untuk diselesaikan. Tetapi ada juga yang tak kunjung direspons hingga sekarang, misalnya Stadion Mini Maro.

Salah seorang Putra Marind-Buti, Hendrikus Hengky Ndiken, Selasa (19/11/2019), mengatakan sesungguhnya aksi pemalangan terhadap fasilitas umum tak dilakukan jika pemerintah memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada masyarakat pemilik ulayat.

Loading...
;

Selama ini, masyarakat Marind-Buti yang adalah pemilik tanah dalam wilayah kota dilihat dengan sebelah mata. Artinya, mereka tak diperhatikan pemerintah setempat.

Dengan demikian, tanah miliknya yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya dengan terpaksa dipalang lantaran belum ada penyelesaian.

Secara umum, masyarakat Marind-Buti tidak memiliki mata pencaharian tetap untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, termasuk biaya menyekolahkan anak.

“Ketika mereka mau ke laut menjaring, telah dikuasai orang Makassar. Mau bertani-pun tidak bisa, karena di belakang rumahnya berdiri bangunan-bangunan,” ujarnya.

Mereka telah terhimpit dengan berbagai pembangunan yang dilaksanakan. Belum lagi dasyatnya orang non-Papua yang terus berdatangan di Merauke.

Dengan demikian mereka tak berdaya melakukan aktivitas agar bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Kondisi seperti begini, mestinya cepat disikapi pemerintah.

“Kalau tak diperhatikan, jangan menyalahkan mereka ketika ada langkah diambil dengan melakukan pemalangan sejumlah fasilitas, sekaligus meminta kompensasi. Itu yang dapat dilakukan, mengingat selama ini tak ada sumber penghasilan untuk mendapatkan uang,” katanya.

Ketika dirinya masih menjadi anggota DPRD Merauke, dari waktu ke waktu terus berteriak kepada pemerintah meminta masyarakat Marind-Buti diperhatikan. Hanya saja, apa yang disuarakan tak digubris.

Jika pemerintah benar-benar berpihak kepada orang Marind-Buti, tentunya mereka tak mungkin melakukan berbagai cara dengan pemalangan terhadap fasilitas umum.

“Sekali lagi, jangan salahkan masyarakat saya. Mereka lakukan pemalangan agar pemerintah membantu, melalui kompensasi dana, agar kebutuhan di rumah dapat tercukupi,” katanya.

Perlu duduk bersama

Wakil Bupati Merauke, Sularso – Jubi/Frans L Kobun

Wakil Bupati Merauke, Sularso, mengungkapkan pemerintah ingin berkomunikasi dengan semua stakeholder, termasuk masyarakat adat sebagai pemilik ulayat.

Perlunya koordinasi dan komunikasi dibangun agar persoalan tentang kepemilikan tanah ulayat dapat diselesaikan. Kini pemerintah sedang mencari konsep yang tepat agar dapat memberikan rasa nyaman kepada mereka.

Permasalahan tentang tanah ulayat, diakuinya masih menjadi bumerang. Ini juga bukan hanya terjadi di Kabupaten Merauke, tetapi di sebagian besar daerah di Indonesia.

“Memang perlu juga campur tangan dari pemerintah pusat. Karena kita ketahui bersama bahwa aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah, juga dimiliki pusat. Sehingga menjadi kewenangan untuk diselesaikan,” ujarnya.

Dikatakan, dirinya bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze, sedang berusaha mencari solusi jangka pendek yakni mengundang pemilik ulayat untuk membicarakan secara bersama-sama. Sedangkan jangka panjangnya, persoalan tanah ulayat diselesaikan tuntas sehingga tidak muncul lagi di kemudian hari.

“Setiap ada pemalangan yang dilakukan, pemerintah melakukan koordinasi dan komunikasi bersama pemilik ulayat sekaligus dibicarakan. Karena jika digantung, tentunya menimbulkan banyak dampak, apalagi berkaitan dengan fasilitas umum. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top