Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Harus ada Perda yang mengatur bantuan pemerintah kepada sekolah swasta

Anggota Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai mengatakan mesti ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai bantuan pemerintah kepada sekolah swasta di Papua yang dikelola yayasan lembaga keagamaan.

Hal tersebut dikatakan John NR Gobai kepada Jubi, terkait rencana Dinas Pendidikan Mimika yang akan menarik guru bersatus ASN dari sekolah swasta, dan menuai ragam tanggapan dari berbagai pihak.

“Masyarakat terutama yayasan sekolah swasta juga menyampaikan itu ke kami, dan ini perlu regulasi. Apakah bentuknya perdasi atau perdasus,” kata Gobai, Senin (29/7/2019).

Menurutnya, memang telah ada Perdasi Papua Nomor 2 tahun 2013 tentang bantuan pendidikan kepada sekolah swasta, namun setelah pihaknya melakukan pengecekan, perdasi itu masuk dalam kelompok perda yang dibatalkan Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

Loading...
;

Kini kata Gobai, diperlukan adanya perda baru sebagai payung hukum pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam memberikan bantuan kepada sekolah yayasan. Baik dalam bentuk tenaga pendidik, saran, anggaran dan lainnya.

“Saya sudah sampaikan pokok pikiran ini kepada ketua DPR Papua dalam bentuk draf perda dilengkapi dengan kajian akademik tentang pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan swata di Papua. Saya juga sudah menyampaikan kepada Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan,” ujarnya.

Ia berharap, Komisi V DPR Papua membahas perda tersebut saat rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua dalam waktu dekat, agar ada solusinya terhadap masalah bantuan kepada lembaga pendidikan swasta di Papua.

Draf regulasi itu katanya, pasti masih memiliki banyak kekurangan, namun setidaknya bisa menjadi bahan awal melahirkan sebuah regulasi tentang pendidikan di Papua.

“Dengan begitu, guru-guru ASN tetap bisa mengajar di sekolah swasta dengan status diperbantukan, gajinya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Tidak boleh terima gaji lagi dari yayasan. Sistem mutasi guru juga di atur dalam perda itu,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Komisi V DPR Papua Natan Pahabol belum lama ini mengatakan, jika guru ASN yang mengajar di sekolah swasta ditarik, dikhawatirkan banyak sekolah di Papua yang tutup.

“Kini di Papua banyak sekolah yayasan. Yayasan ini hanya punya fasilitas, namun tidak memiliki guru yang cukup. Makanya selama ini banyak guru ASN diperbantukan di yayasan. Jika para guru ASN ini ditarik sekolah swasta banyak yang tutup,” kata Natan Pahabol. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top