Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Harus ada regulasi mengatur penerimaan calon anggota Polri di Papua

Suasana sidang kelulusan calon taruna Akpol, kelulusan sementara calon Bintara dan Tamtama Polri, Selasa (26/6/19) – Dok. Humas Polda Papua

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua, John NR Gobai mengatakan mesti ada regulasi daerah yang merupakan turunan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Otsus Papua untuk mengatur penerimaan calon anggota Polri di Papua.

Pernyataan itu dia katakan terkait tidak terpenuhinya kuota 70 persen anak asli Papua dalam kelulusan calon taruna Akademi Kepolisian, kelulusan sementara Bintara dan Tamtama penerimaan calon anggota Polri di Papua tahun anggaran 2019, yang diumumkan Polda Papua pada Selasa kemarin (25/6/2019).

Calon anggota Polri laki-laki asli Papua tahun ini yang dinyatakan mememuhi syarat sebanyak 123 orang atau 40 persen dan non-Papua 169 orang atau 58 persen.

Calon Polri wanita asli Papua yang memenuhi syarat sebanyak delapan orang atau 55 persen dan polisi wanita non-Papua tujuh orang atau 45 persen.

Gobai mengakui dalam pasal 49 ayat 1 UU Otsus menyebutkan “Seleksi untuk menjadi perwira, Bintara, dan Tamtama Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua.”

Loading...
;

Namun frasa “kebijakan gubernur” dalam pasal 49 ayat 1 itu mesti diterjemahkan dengan suatu kebijakan. DPR Papua, Polda Papua, Majelis Rakyat Papua dan Pemprov Papua mesti duduk bersama merumuskan solusinya.

Katanya, turunan pasal dalam UU Otsus tersebut mesti berupa peraturan daerah provinsi atau peraturan gubernur karena konsekuensinya daerah mesti berpartisipasi dalam, fasilitas dan pembiayaan kepada Polda Papua.

“Frasa ‘kebijakan’ itu mesti diterjemahkan karena dalam pasal 49 ayat 1 tidak ada kalimat persentase 70 atau 80 persen untuk orang asli Papua. Akan lebih baik jika diatur dalam sebuah regulasi daerah,” kata John Gobai kepada Jubi, Rabu (26/6/2019).

Dalam regulasi itu, menurutnya diatur seperti apa kontribusi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerimaan calon anggota Polri di Papua. Jika selama ini pendanaan penerimaan calon anggota Polri bersumber dari APBN, jika sudah ada regulasinya, mesti ada kontribusi APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Kata Gobai, saat pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Papua berpartisipasi mendukung proses seleksi calon anggota Polri di Papua, setiap kabupaten/kota dapat meminta kuota calon anggota Polri dari daerahnya setiap tahun penerimaan.

Ia mencontohkan, jika kuota calon anggota Polri untuk Papua sebanyak 100 orang, setiap bupati/wali kota dapat mengujukan permintaan kuota calon anggota Polri untuk daerahnya.

“Misalnya Kabupaten Paniai, bupatinya meminta jatah untuk lima anak asli Paniai. Begitu juga dengan 27 kabupaten lain dan satu kota di Papua. Kalau saat pengumuman kelulusan kuota yang diminta setiap kabupaten tidak terpenuhi, kita pertanyakan kemana dana APBD yang sudah diberikan pemkab/pemkot,” ujarnya.
Meski kecewa dengan persentase anak asli Papua yang lulus calon anggota Polri di Papua tahun ini, namun Gobai menyatakan menyadari jika pasal 49 ayat 1 UU Otsus Papua belum jelas tafsirannya.

“Makanya saya ingin frasa ‘kebijakan gubernur’ itu dibuat dalam sebuah regulasi daerah. Saya lebih melihat ke depannya,” ucapnya.

Sementara Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi, Rudolf Alberth Rodja berharap semua kalangan masyarakat memahami jika Polda Papua sangat berpihak pada orang asli Papua.

Ia memersilahkan kepada siapa pun menanyakan langsung ke Polda Papua jika ada hal yang dianggap belum jelas untuk mendapat penjelasan.

“Jangan bicara di luar, itu tidak baik. Khusus untuk orang asli Papua, itulah keberpihakan Polda Papua,” kata Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja.

Menurutnya, kelulusan calon anggota Polri di Papua tahun ini yang diumumkan pada Selasa (25/6/2019), masih bersifat sementara karena Mabes Polri masih akan melakukan supervisi.

Mabes Polri akan memeriksa semua calon anggota Polri yang dinyatakan lulus. Jika dinilai memenuhi syarat, dapat mengikuti pendidikan pada Juli 2019. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top