Hibah KPU Merauke dipangkas Rp 7 M

Hibah KPU Merauke dipangkas Rp 7 M

Ketua KPU Merauke, Maria Theresia Mahuze, saat memberikan keterangan pers- Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Merauke, memangkas dana hibah untuk komisi pemilihan umum (KPU) setempat. Mereka hanya menyetujui Rp 2 miliar dari Rp 9 miliar yang diusulkan.

Ketua KPU Merauke, Maria Theresia Mahuze, mengaku kecewa terhadap pemangkasan tersebut. Sebab, dana itu telah diplot untuk berbagai kegiatan menjelang Pemilu 2019.

“Saya sangat kecewa karena anggaran dipotong banyak (dipangkas besar-besaran) oleh pemerintah. Padahal, kami membutuhkan dana tidak sedikit untuk berbagai kegiatan menjelang pemilu,” kata Mahuze, di Merauke, Selasa (12/3/2019).

Mahuze mengaku sejauh ini belum mengetahui kepastian pencairan hibah tersebut. Dia hanya menerima laporan bahwa pencairannya telah diproses beberapa hari lalu.

“Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ke depan sudah  ditransfer ke rekening KPU Merauke.”

Mahuze membandingkan hibah tersebut jauh lebih kecil daripada kabupaten lain. KPU Timika, misalnya dihibahkan sebesar Rp 22 miliar dari pemkab setempat. Karena itu, dia masih berharap Pemkab Merauke menambah lagi nilai hibah mereka.

“Hibah sebesar Rp 2 miliar hanya cukup untuk mendanai bimbingan teknis (petugas pemilu) dan sosialisasi.”

Selain dari pemkab, KPU Merauke juga mendapat gelontoran sebesar Rp 27 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dana transferan tersebut, di antaranya untuk membiayai simulasi pemungutan suara.

“Simulasi terlebih dahulu dilakukan untuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Setelah itu, gantian mereka menyimulasikannya kepada masyarakat,” ujar Mahuze.

Dia menambahkan simulasi pemungutan suara kepada masyarakat menjadi keharusan agar mereka memahami tata cara pencoblosan terhadap lima jenis surat suara pemilu.

“Simulasi itu wajib hukumnya karena belum semua orang (pemilih) memahami tata cara pencoblosan di bilik suara.”

Rasionalisasi

Sekretaris Daerah Merauke Daniel Pauta membenarkan bahwa pemkab hanya menyanggupi realisasi dana hibah sebesar Rp 2 miliar untuk KPU setempat. Itu karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Nilai hibah ditetapkan dengan pertimbangan rasionalisasi (penghematan), dan kondisi keuangan daerah. Apalagi, ini hanya bantuan,” jelasnya.

Daniel memastikan permohonan pencairan dana sudah dilimpahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Merauke, sekitar dua pekan silam. BPKAD selanjutnya akan mentransfer hibah itu ke rekening KPU Merauke.

Pemkab menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan pemanfaatan hibah kepada KPU Merauke. Daniel berharap anggaran tersebut cukup untuk menyokong kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

“Saya belum mengecek kembali, dana Rp 2 miliar itu telah ditransferkan atau belum ke rekening KPU. Kalaupun belum, KPU bisa menggunakan sumber dana lain (talangan) terlebih dahulu. Begitu hibah cair, bisa diganti,” kata Daniel.

Dia juga mengingatkan KPU Merauke dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana tersebut dalam laporan keuangan pada tahun depan.

“Ini uang negara. Minimal tahun depan laporannya diserahkan kepada pemkab agar bisa dipertanggungjawabkan ketika ada pemeriksaan (audit internal maupun eksternal).” (*)

Editor: Aries Munandar

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)