Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Hutan ulayat masyarakat adat Skamto ditawar Rp100 ribu per batang pohon

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, Herman Yoku gerap terhadap salah satu perusahaan swasta yang membujuk masyarakat adat di Skamto, Kabupaten Keerom, Papua, untuk menjual isi hutan ulayat. Setiap batang pohon hutan ulayat itu ditawar dengan harga Rp100 ribu.

Yoku yang juga Ondoafi Kampung Skamto menyatakan perusahaan itu adalah pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan di Papua, namun tidak memiliki izin untuk menebang hasil hutan di wilayah Skamto. Itulah mengapa perusahaan menawar untuk membeli pohon dari hutan ulayat Skamto dengan harga Rp100 ribu per batang. Tawaran itu disampaikan kepada warga di Skamto, tanpa terlebih dahulu berkomunikasi dengan dewan adat Suku Sawita dan Ondoafi selaku pemangku hak ulayat setempat.

Yoku menilai perusahaan itu telah membodohi masyarakat adat Skamto. Tawaran itu dinilai Yoku sebagai sebagai pelecehan terhadap masyarakat adat Skamto. Tawaran itu juga dianggap Yoku melecehkan kedudukannya sebagai ondoafi atau pemangku hutan ulayat di Skamto.

“Ini pelecehan terhadap adat, dan saya ini korban pelecehan perusahaan itu. Saya meminta perusahaan itu berhenti mempermainkan masyarakat untuk mengambil alih tanah dan hutan adat itu. Pemerintah Kabupaten Keerom tidak boleh terbitkan izin bagi perusahaan itu. Kalau mau terbitkan izin, tanya masyarakat dulu,”ungkap Yoku di Jayapura, Kamis (8/8/2019).

Loading...
;

Menurut utusan Wilayah Adat Tami itu, tingkah polah perusahaan melecehkan masyarakat adat kerap sudah kerap terjadi. Sebelumnya, masyarakat adat di sejumlah wilayah Keerom juga diberi janji-janji oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melepaskan hak ulayat mereka.

Cara-cara perusahaan mendekati masyarakat adat itu bukan hanya mengorbankan hutan dan tanah ulayat tiap-tiap masyarakat adat, namun juga rawan menimbulkan konflik. “Keluarga saya dibunuh karena masalah macam ini,”ungkapnya.

Ia menegaskan setiap perusahaan pemegang konsesi hutan harus meminta izin masyarakat adat untuk beraktifitas di dalam hutan ulayat di Papua. Sebelum menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan  harus berkomunikasi dengan Ondoafi selaku pemangku hak ulayat setempat, dewan adat suku pemilik hutan ulayat, dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pemilik hutan ulayat itu bisa bermusyawarah untuk memutuskan menerima atau menolak tawaran perusahaan.

Yoku menyatakan selama ini banyak masyarakat adat di Papua menjadi korban dari berbagai praktik nakal perusahaan swasta maupun kebijakan pemerintah yang kerap mengatasnamakan pembangunan. Ia tidak mau masyarakat adat dikorbankan oleh perusahaan yang ingin mengambil sumber daya alam di Papua. “Tanah masyarakat adat diambil atas nama pembangunan, tetapi kondisi perekonomian masyarakat adat dibiarkan terpuruk di atas tanah kaya ini,”ungkapnya.

Demas Tokoro, ketua Pokja Adat MRP membenarkan memang banyak masalah tentang tanah dan hutan di Papua. Tokoro menyatakan MRP telah menerima banyak pengaduan terkait perampasan tanah ulayat di Papua. “Kita akan undang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membicara masalah tanah di Papua,”ungkap dia beberapa waktu lalu. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top