Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ibadah syukuran kepulangan mahasiswa dari luar Papua dibubarkan polisi

Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Departemen Keadilan dan Perdamaian Koordinator Puncak Selatan dari Gereja KINGMI di Tanah Papua, Pendeta Deserius Adii memprotes langkah Kepolisian Resor Mimika melarang ibadah syukuran kepulangan para mahasiswa dari kota studi di luar Papua. Pelarangan ibadah syukuran di Timika, Kabupaten Mimika, pada Kamis (19/9/2019) itu merupakan pelarangan ibadah kedua setelah pelarangan ibadah serupa pada 31 Desember 2018 lalu.

Pendeta Deserius Adii menyatakan pelarangan ibadah syukuran kepulangan para mahasiswa Papua dari berbagai kota studi di luar Papua itu terjadi pada Kamis pukul 12.00. Saat itu, para mahasiswa telah berkumpul dan siap memulai ibadah yang akan dilanjutkan dengan makan bersama, namun aparat Kepolisian Resor (Polres) Mimika melarang mereka melanjutkan acara itu.

“Kami sayangkan tindakan aparat kepolisian Mimika. Karena ibadah itukan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Baik penjahat, komunis, siapapun mau ibadah tidak bisa dilarang,” katanya kepada Jubi, Kamis.

Deserius Adii mengatakan polisi memakai dalil keamanan untuk membubarkan ibadah itu. “Polisi mengatakan bahwa tidak [boleh] ada kegiatan mobilisasi massa di Timika. Mereka menuding aksi ini diboncengi oleh Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. [Dengan alasa itu] mereka membubarkan rencana ibadah bersama orangtua mahasiswa dan para mahasiswa/pelajar yang melakukan eksodus dari luar Papua,”katanya.

Loading...
;

Adii menyatakan pelarangan ibadah pada Kamis itu merupakan pelarangan ibadah kali kedua sejak 31 Desember 2018. “[Sudah dua kali] polisi yang dipimpin Kepala Polres Mimika AKBP Agung Marlianto melarang beribadah. Pertama, pada tanggal 31 Desember 2018, saat perayaan hari ulang tahun Komite Nasional Papua Barat. Kali ini [polisi melarang] ibadah syukuran mahasiswa Papua yang melakukan eksodus dari Pulau Jawa dan Bali,” katanya.

Adii menyebut polisi telah melanggar hak warga negara untuk beribadah. “Siapa yang berwenang melarang? Itu hak setiap warga Negara untuk duduk dan melakukan ibadah. Aparat kepolisian sudah melanggar hukum, [melanggar hak] setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing,” katanya.

Adii menyatakan jika Polri mau bersikap adil, seharusnya polisi menangkap semua pelaku persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya. Adii meminta polisi berhenti mengalihkan isu kasus tindakan rasisme terhadap orang Papua menjadi masalah keamanan di Papua.

“Stop pengalihan isu dari isu rasisme ke kriminalisasi. Polisi selalu membenarkkan diri. Mereka tidak melihat bahwa kegitan ini benar-benar dibuat oleh mahasiswa Papua yang eksodus dari Jawa dan Bali, tidak ada dari yang lain-lain,” katanya.

Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto mengatakan pihaknya tidak mengeluarkan izin terkait kegiatan itu. “Namun panitia bersikeras melaksanakan kegiatan itu,” kata Agung Marlianto.

Menurutnya, masyarakat sempat melempari aparat keamanan saat pembubaran sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara menggunakan peluru hampa dan peluru karet. “Sebanyak 13 orang kami amankan, termasuk panitia, untuk dimintai keterangan,” ucapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top