Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

ICAKAP minta Otsus Plus ditetapkan kembali, ini alasannya

Ketua DPP ICAKAP, Vinsensius Lokobal (tengah bertopi) saat jumpa pers di Abepura – Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) sebagai bagian dari masyarakat asli Papua merasa prihatin dengan perkembangan situasi politik Papua akhir-akhir ini. Sebab telah mengarah pada konflik sosial, SARA, dan disharmoni hubungan antar sesama anak Tuhan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat ICAKAP, Vinsensius Lokobal mengatakan pihaknya mengusulkan kebijakan Papuanisasi berbasis kearifan lokal sebagai alternatif (solusi) untuk merekatkan kembali ketegangan sosial dan politik antar warga .

“Kami (ICAKAP) tetap menghargai prinsip dan jalan politik yang ditempuh oleh masing-masing warga orang asli Papua (OAP) sejauh tidak mengorbankan kepentingan hidup bersama non OAP,” ujar Vinsensius Lokobal kepada Jubi melalui keterangannya, Rabu, (3/10/2019).

Pihaknya melihat Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua yang akan berakhir tahun 2021 perlu disikapi dengan mengambil langkah-langkah evaluasi total dan menyeluruh.

“Kami melihat Undang-Undang Otsus Plus yang pernah diusulkan oleh Gubernur Lukas Enembe perlu untuk dibahas kembali dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Otsus Plus pengganti Undang-Undang Otsus Papua tahun 2001,” kata Lokobal.

Loading...
;

Lokobal mengatakan, substansi dari Otsus Plus pengganti Otsus Papua harus mengakomodir dan mengatur tentang mengakomodasi kebijakan Papuanisasi berbasis kearifan lokal dalam seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

“Itu kan sebagai respon negara atas tuntutan dan aspirasi rakyat Papua yang berkembang saat ini,” ucap dia.

“Juga sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua harus berbasis pada wilayah Adat (La Pago, Mee Pago, Tabi, Ah-anim, Saireri, Domberai dan Bomberai) baik dalam skema Otsus Plus maupun dalam skema nasional,” ungkapnya.

Sekretaris ICAKAP, Marianus Komanik mengatakan, Universitas Cenderawasih (Uncen) diharapkan terlibat membantu Pemerintah Provinsi Papua mengkawal draft Undang-Undang Plus tersebut hingga sidang paripurna.

“Konsep usulan kebijakan Papuanisasi berbasis kearifan lokal ini diharapakan dapat diramu menjadi kebijakan politik negara dalam bentuk undang-undang,” katanya.

Menurut dia, usulan itu dimaksud agar hak-hak dasar OAP yang selama ini terkesan terabaikan dapat dihargai kembali dalam kebijakan Negara. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top