Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Indeks Kemerdekaan Pers Papua terendah dari 34 provinsi

Ilustrasi – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019 di Papua menduduki posisi paling buncit dari 34 propinsi di Indonesia. Angka 66,56 menempatkan Papua sebagai provinsi yang kemerdekaan persnya dinilai terendah meskipun angka ini naik dari 59,30 di tahun 2018.

“Di dalam indeks itu tergambarkan bahwa secara umum Papua itu rangkingnya masih di bawah,” kata anggota Dewan Pers Asep Setiawan usai penyampaian IKP 2019, di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Menurut Asep penilaian kondisi kemerdekaan pers di Papua bisa dilihat dari tiga klasifikasi yang digunakan dalam survei IKP, yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum.

Untuk lingkungan fisik dan politik, dengan kondisi yang masih rawan membuat kerja jurnalistik menjadi tidak mudah dan menemukan banyak kesulitan. Kesulitan ini berasal dari aparat keamanan maupun masyarakatnya sendiri.

Loading...
;

Demikian juga lingkungan ekonomi, tak berbeda jauh. Masalah kepemilikan perusahaan dan kesejahteraan juga tidak bisa berkompetisi dengan propinsi lain.

“Kontribusi lainnya adalah minimnya akses yang luas kepada wartawan untuk meliput Papua. Terutama wartawan asing,” kata Victor Mambor, ahli pers Papua yang terlibat dalam survei IKP setiap tahunnya.

Menurut Mambor, pemerintah harus menyadari keinginan publik nasional maupun internasional untuk mengetahui informasi tentang Papua sangat tinggi. Menghambat keinginan publik dengan membatasi akses wartawan di Papua menurutnya hanya akan berkontribusi terhadap buruknya kebebasan pers di Papua setiap tahun.

“Ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah membangun Papua,” kata Mambor.

Selain itu, ia menambahkan bahwa meski secara kuantitas banyak media online yang muncul di Papua, namun kualitas media-media online tersebut belum menunjukan peningkatan kualitas yang signifikan.

Lanjutnya, semakin banyak media online, semakin beragam kepemilikan media. Ini indikator positif kemerdekaan pers.

“Namun seharusnya diikuti dengan produk jurnalistik yang meningkat kualitasnya dan perusahaan pers yang sehat agar tidak ada lagi wartawan yang digaji di bawah upah minimum,” ujar Mambor. (*)

Editor : Dewi Wulandari

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top