Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Indonesia minta Papua evaluasi Otsus? Rakyat minta merdeka

Sekjen BMP Papua yang juga anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan, Yonas Nussy – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya melakukan evaluasi atas kebijakan otonomi khusus dan memetakan kebijakan Otsus, bukannya meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua melakukannya sendiri, hingga mengusulkan perubahan.

Hal ini diungkapkan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis (1/8/2019 lalu. Ungkapan tegas Lukas Enembe ini diamini oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Yonas Nussy.

Menurutnya, Kemendagri salah alamat, karena draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Otsus Plus yang diusulkan Pemprov Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Pemerintah Indonesia beberapa tahun lalu merupakan rumusan dari hasil evalusi dan kajian-kajian yang dilakukan pihak di Papua selama pemberlakuan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Ketika rakyat Papua diminta memberikan pendapatnya terhadap pelaksanaan Otsus, mereka akan meminta merdeka. Bagaimana mungkin meminta pemprov mengevaluasi? Pemprov telah berupaya menjawab tidak maksimalnya pelaksanaan UU Otsus Papua dengan draf RUU Otsus Plus,” kata Yonas Nusy kepada Jubi, Minggu (4/8/2019).

Loading...
;

Menurut anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan 14 kursi itu, meski UU Otsus merupakan lex specialis atau bersifat khusus namun dalam pelaksanannya, amanat yang ada dalam UU Otsus tak banyak yang diterapkan karena dianggap bertentangan dengan aturan lain.

Ini disebabkan tumpang tindih pemberlakukan UU di Papua. Pemerintah pusat menggunakan standar ganda dalam pemberlakuan aturan di Papua. Memberikan UU Otsus untuk Papua sebagai penawar duka terhadap catatan kelam yang ada di hati orang asli Papua, namun di satu sisi memberlakukan UU lain yang melemahkan posisi UU Otsus. Misalnya UU pemerintahan daerah dan lainnya.

“Inilah bagian kekacauan negara. Ini disetting secara rapi. Mestinya ketika UU Otsus diberlakukan di Papua, tidak lain tidak lagi diberlakukan. Jadi jangan salahkan pihak di Papua,” ujarnya.

Katanya, penolakan gubernur Papua mengevaluasi Otsus jangan dilihat sebagai perlawanan atau pembangkangan. Itu pernyataan seorang kepala daerah sebagai akumulasi ketidaknyamanan rakyat Papua terhadap pemberlakukan UU Otsus yang diberikan setengah hati oleh pemerintah pusat.

Selama ini, telah banyak peneliti dari dalam dan luar negeri yang menyampaikan hasil penelitian mereka terkait pemberlakukan Otsus di Papua, diantaranya Lembaga Pendidikan Indonesia (LIPI). Seharusnya hasil penelitian berbagai pihak itu dapat dijadikan tolok ukur pemerintah pusat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan UU Otsus Papua selama 18 tahun ini.

“Jika dilakukan evaluasi dan rakyat Papua diminta berpendapat, pasti menyatakan ingin lepas dari NKRI. Ini tentu ini tak sesuai UU 1945. Makanya sebaiknya Presiden dan DPR RI mengesahkan draf RUU Otsus Plus yang telah diusulkan,” ucapnya.

Katanya, jika ada pasal dalam draf RUU Otsus Plus yang mesti dibenahi, duduk bersama Pemprov Papua, DPRP dan MRP membicarakannya karena Otsus Plus dinilai salah satu solusi dan tak perlu khawatir terhadap draf UU itu.

Dalam draf RUU Otsus Plus lanjut Nusy, mengakomodir lima kerangka utama membangun Papua. Pertama kewenangan pemerintahan. Pemerintah ingin memperkuat pemerintahan Papua dan Papua Barat dengan kewenangan lebih luas.

Kedua, kebijakan pembangunan strategis. Draf RUU Otsus Plus ini memuat 25 kebijakan strategis pembangunan, sementara dalam UU Otsus hanya terdapat sembilan sektor pembangunan.

Ketiga, dalam Draf RUU Otsus Plus pemerintah ingin memperkuat dan memperluas kebijakan desentralisasi atau asimetrikal (viscal desentralisation). Pemerintah mengusulkan perubahan formula dana Otsus, dana bagi hasil serta perluasan pemanfaatan dana Otsus yang dulunya hanya untuk pendidik, dan kesehatan diperluas ke sejumlah sektor prioritas sesuai kebutuhan daerah.

Tak hanya itu, diatur pola divestasi saham, kontrak kerjasama, penyertaan modal maupun dana tanggungjawab sosial dunia usaha.

Keempat, kelembagaan pemerintahan. Revisi UU Otsus menjadi Otsus Plus untuk memperkuat ekonomi khusus di level provinsi, penguatan peran dan kewenangan gubernur, MRP, DPRP.

Kelima, draf RUU Otsus plus bertujuan agar Papua memiliki kewenangan lebih besar karena bentuk susunan pemerintahan secara implesif disebutkan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua ada tigakomponen yakni DPRP/DPRD, gubernur dan perangkatnya, serta MRP.

DPRP sebagai badan legislatif, pemprov Papua sebagai eksekutif dan MRP sebagai lembaga reprensantatif kultur orang asli Papua. Posisi MRP di setiap provinsi di Papua akan mengoptimalkan kinerja DPR sehingga bisa terus berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif.

“Pasal-pasal yang sangat krusial dalam Draf RUU Otsus Plus adalah pembentukan parpol daerah/lokal,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe menolak permintaan pemerintah pusat agar Pemprov Papua melakukan evaluasi pelaksanaan UU Otsus.

“Jalankan saja Undang-Undang (UU) Otsus Plus yang telah kami ajukan,” kata Gubernur Enembe belum lama ini.

Menurutnya, sejak beberapa tahun lalu Pemprov Papua telah mengusulkan Draf RUU Otsus Plus, sebagai revisi terhadap UU nomor 21 tahun 2001, dengan menyesuaikan kondisi kekinian Papua. Namun usulan ini ditolak oleh pemerintah pusat.

“Kenapa pemerintah pusat saat itu menolak dan sekarang bicara lagi soal Otsus. Kita tidak ada lagi evaluasi-evaluasi. Bawa kemari apa yang sudah kami usulkan (berlakukan Otsus Plus). Memperjuangkan Otsus Plus ini sudah banyak habiskan anggaran,” kata Enembe dalam sambutannya saat meresmikan gedung II DPR Papua, Mes DPR Papua dan Ring Road pada 1 Agustus 2019. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top