Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ini enam poin ULMWP untuk Pansus DPD RI

Para pemimpin ULMWP memberikan dukungan kepada Benny Wenda – Dok. ULMWP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk menegaskan, pihaknya memutuskan  tidak menemui langsung Panitia Kerja Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pansus DPD RI). Sebagai gantinya, pihaknya akan menyampaikan pesan melalui surat terbuka.

Haluk juga akui pihaknya telah menerima surat pemberitahuan ajakan berdialog dari Pansus DPD RI. Namun  menanggapi surat tersebut dalam kerangka mencari solusi atas konflik Politik Papua selama 56 Tahun (Mei 1963-2019).

Oleh karena itu, ULMWP menegaskan  enam poin yakni pertama permintaan lama rakyat Papua untuk referendum tentang Penentuan Nasib Sendiri termasuk dalam agenda pertemuan.

“Yang kedua, pertemuan dilakukan melalui mediasi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) atau negara pihak ketiga yang disepakati,” ujarnya.

Ketiga, kata dia, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi West Papua sesuai dengan seruan yang dibuat oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019.

“Segera tarik semua tambahan 8.000 lebih personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019. Itu yang keempat,” kata dia.

Loading...
;

Kelima, lanjut dia, semua tahanan politik West Papua dibebaskan, termasuk Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, para Mahasiswa dan siswa yang telah ditangkap selama konflik melawan rasisme.

“Dan keenam adalah cabut semua pembatasan akses media internasional LSM, pekerja kemanusiaan, akademisi, anggota parlemen, pimpinan agama untuk mengunjungi West Papua,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya juga telah menyampaikannya kepada Presiden Jokowi pada Oktober 2019.

Edison Waromi, Ketua Komite Legislatif ULMWP mengatakan, ULMWP dengan Indonesia sejak 2015 sudah duduk mengelilingi meja di Melanesian  Sparhead Group (MSG), forum regional Melanesia. Sudah bersama mengangkat masalah West Papua dalam MSG dan forum internasional lainnya.

“Tetapi hingga saat ini Pemerintah RItidak menunjukkan kemauan untuk benar-benar menyelesaikan akar penyebab konflik. Juga belum menunjukkan keinginan yang tulus untuk terlibat menyelesaikan secara damai,” kata Waromi.

Sebaliknya kata dia,  satu-satunya tanggapan adalah penambahan pasukan TNI/Polri dan terus berlangsungnya teror dan intimidasi serta terjadinya korban pembunuhan, pengungsian, penangkapan, penahanan, pemindahan tahanan politik sewenang-wenang terhadap orang-orang West Papua. “Kami juga menilai bahwa Pemerintah Indonesia terus menyebarkan propaganda dan mengkriminalisasi gerakan organisasi ULMWP,”

“Keinginan kami untuk mencapai Referendum yang demokratis, untuk menegakkan hak kami untuk penentuan nasib sendiri, tidak pernah hilang,” ujarnya (*)

Editor : Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top