Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ini kerugian masyarakat jika tak miliki e-KTP

Warga Kota Jayapura saat menunjukan e-KTP – Jubi/dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan terus mendorong seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih agar segera melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai menyatakan warga tidak memiliki e-KTP bisa terhambat mendapatkan pelayanan publik maupun layanan lainnya.

Aloysius Giyai mengatakan saat ini semakin banyak pelayanan publik maupun layanan pihak swasta yang mensyaratkan kepemilikan e-KTP. Masyarakat yang tidak memiliki e-KTP akan kesulitan saat ingin menggunakan layanan publik seperti jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, maupun jasa pihak swasta seperti layanan perbankan.

“Kalau tidak mau miliki e-KTP, warga dan masyarakat yang rugi sendiri. Saat ini, jika ingin mengurus sesuatu seperti anak masuk sekolah, urus layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, [warga] diharuskan melampirkan e-KTP,” kata Aloysius Giyai di Jayapura, Minggu (14/7/2019).

Ia tekankan, suka atau tidak suka setiap warga diharuskan membuat e-KTP. Untuk itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah pegunungan Papua segera mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing daerah untuk melakukan perekaman data e-KTP.

Loading...
;

“Isu [antikristus 666] yang selama ini beredar dan dikaitkan dengan e-KTP itu tidak benar. Jadi, kalau mau menikmati hak sebagai warga negara Indonesia, segera membuat KTP,” ujarnya.

Giyai menyatakan saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua tengah berupaya mengintegrasikan program jaminan kesehatan Kartu Papua Sehat (KPS) ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara JKN-KIS mensyaratkan integrasi itu hanya bisa dilakukan jika peserta KIS memiliki e-KTP.

“Jadi jangan coba-coba salahkan saya [atau] petugas yang ada di puskesmas atau rumah sakit jika [warga yang tidak memiliki e-KTP] nanti tidak terlayani dengan baik. [Pasca integrasi itu], semua urusan diharuskan membawa e-KTP,” katanya dengan tegas.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan beberapa tahun terakhir masih banyak Orang Asli Papua (OAP) yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal itu disebabkan mereka belum memiliki e-KTP atau nomor induk kependudukan yang berlaku secara nasional.

Meskipun saat ini masyarakat sudah memiliki KPS, Ribka Haluk menegaskan integrasi program KPS dalam JKN-KIS sangat diperlukan, karena ada pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung KPS dan justru ditanggung oleh JKN-KIS.

“Kalau sudah ada BPJS, peningkatan derajat kesehatan OAP dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan lainnya bisa terlayani dengan baik. Intinya kami ingin orang Papua mendapat pelayanan yang sangat baik,” kata Ribka Haluk.

Haluk mengajak masyarakat Papua yang belum membuat e-KTP agar segera melakukan perekaman, sehingga bisa mendapat akses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya dengan baik. “Saat ini Hampir 50 persen masyarakat Papua yang sudah melakukan perekaman, kami harap ke depan akan terus meningkat karena kepemilikan e-KTP sangat diperlukan,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top