HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ini saran Ombudsman usai kunjungi pengungsi Nduga di Wamena

Seorang anak asal Nduga di tempat pengungsian di Kota Wamena – Jubi/Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi- Ombudsman Republik Indonesia berkunjung ke Jayawijaya selama 3 hari, memantau pelayanan publik terhadap pengungsi Nduga di Wamena.

Ahmad Suady anggota ombudsman dan tim ombudsman bukan hanya menemui pengungsi melainkan juga pemerintah daerah Jayawijaya dan Nduga serta TNI/Polri. Saat ini, pengungsi dari Nduga tersebar di 40 titik pengungsi. Umumnya, mereka tinggal bersama dengan warga asal nduga yang berada di Wamena

Untuk kepentingan pendidikan telah dibangun sekolah darurat sejak Maret 2019 dengan maksud mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi ujian. Sekolah darurat itu difasilitasi oleh relawan bersama para pendeta dan pastor serta gereja.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mempersiapkan fasilitas untuk melakukan proses belajar mengajar, namun belum dimanfaatkan karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Nduga.

Loading...
;

“Ombudsman menyayangkan situasi pelayanan publik dasar sejak peristiwa Desember 2018, hingga memasuki bulan ke delapn tidak terlaksana dengan baik akibat tidak tersedianya penyelenggara dan pelaksana pelayanan di Kabupaten Nduga,” jelas dia melalui rilisnya Sabtu (17/8/2019).

Sebagaimana keterangan beberapa pihak yang ditemui Ombudsman, sejak Oktober 2018 petugas kesehatan dan pendidikan telah mengungsi lebih dulu. Sebagian besar dari mereka berada di Wamena.

Informasi yang diterima Ombudsman , setidaknya ada 5000 lebih pengungsi di Wamena yang berasal berasal dari Yigi, Mbua, Dal, Yal, Mugi dan Mapenduma

Dari 45 ribu pengungsi yang tersebar di sekitar Nduga. Pengungsi berasal dari 16 distrik di Kabupaten Nduga. Tercatat juga ada 35 ribu pengungsi dari 11 distrik di Kabupaten Nduga yang terparah kondisi pelayanannya.

Saat ini pemerintah Kabupaten Nduga meminta pengungsi untuk kembali ke ibu kota kabupaten di Keneyam, agar anak-anak sekolah dapat melanjutkan pendidikan. Namun pengungsi belum bersedia karena belum ada fasilitas pelayanan dasar yang memadai (perumahan, jaringan listrik, pendidikan, dan kesehatan) yang disediakan pemerintah, termasuk rasa aman untuk beribadah atau kembali berkebun dan hidup sediakala.

Termasuk pusat pelayanan di tingkat distrik, menurutnya perlu dipastikan sudah tersedia terlebih dahulu, barulah warga dikembalikan ke Nduga. Selainitu pemerintah harus menyediakan pendamping psikologi khusus untuk anak-anak dari trauma dan tekanan psikologis sebelum di paksa kembali ke Nduga.

Untuk situasi kabupaten Nduga saat ini, menurut Ombudsman, pelayanan dasar adalah kunci penyelesaian permasalahannya, yaitu pendidikan kesehatan listrik dan perumahan yang layak dan layanan pemulihan traumatis bagi warga.

Pemerintah Kabupaten Nduga maupun Provinsi Papua dan pemerintah pusat juga harus merencanakan dan mempunyai target berupa tahapan-tahapan untuk mengembalikan kabupaten Nduga dan sebagai wilayah pemerintah sipil dengan langkah kongkrit pada jangka pendek, menengah, dan panjang

Kepala Ombudsman Papua Sabar Iwanggin menambahkan, tidak perlu lagi para pihak saling berdebat. Mari duduk bersama kembalikan anak-anak Nduga generasi emas papua dari rasa trauma panjang.

Menurutnya, sebelum mengembalikan pengungsi, sebaiknya Pemkab Nduga memastikan layanan dasar sudah tersedia. Tidak bisa meminta masyarakat segera kembali tanpa menyiapkan layanan dasar terlebih dulu. Misalnya, pastikan dulu listrik, ASN, Puskesmas, sekolah, guru, sudah ada baru meminta pengungsi pulang.

“Guru guru ASN yang kini ada di Timika sudah siap. Kadis P dan P sudah siap. Tapi Sekda yang belum kasih jawaban. Saya telepon telepon, belum angkat, ” kata Iwanggin.

Dari hasil pemantauan pelayanan publik pengungsi Nduga di kabupaten Jayawijaya, tim Ombudsman menyarankan pemerintah daerah Nduga Jayawijaya,dan pemerintah pusat untuk menyusun dan melakukan tahapan penyelesaian masalah Nduga secara bertahap, melakukan pemulihan trauma terhadap pengungsi sebelum proses pengembalian ke kabupaten Nduga terutama anak-anak, harus menyiapkan pelayanan dasar bagi pengungsi Nduga (rumah layak, listrik,sekolah, Puskesmas dan tempat ibadah)

Selain itu, pemerintah perlu merehabilitasi fasilitas pelayanan publik dan tempat tinggal pengungsi. Penanganan pengungsi Nduga juga butuh sinergi antara pemerintah kabupaten Nduga dengan pemerintah kabupaten sekitar yang terdapat pengungsi. Ombudsman juga menilai perlu melibatkan lebih intensif pihak gereja dan pendeta.

Saat ini, ada 8 distrik di kabupaten nduga yang ditinggalkan oleh penduduknya. Distrik tersebut kini dikuasai TNI/Polri, yakni Yigi, Nirkuri Inikgal, Kagayem, Mapenduma, Yal , Mam dan Mugi.

Pada kesempatan berbeda, jurnalis senior Papua, Victor Mambor yang mengunjungi Distrik Mbua, Nduga setelah konflik terjadi mengungkapkan, sebenarnya fasilitas seperti sekolah telah ada. Tapi dirinya mendapati fasilitas pendidikan itu malah digunakan oleh aparat keamanan.

“Ada satu SMA yang malah dipakai oleh aparat TNI,” ujarnya. Selain itu,di wilayah itu dia juga mendapati kantor distrik yang dipakai oleh Brimob. (*)

Angela Flassy turut berkontribusi dalam berita ini.

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top