Ini sebab banjir bandang Sentani versi  BBKSDA

Ini sebab banjir bandang Sentani versi  BBKSDA

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Edward Sembiring didampingi Yan Yap Ormuseray, saat diwawancarai wartawan – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua menyatakan, banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sentani, Kabupaten Jayapura terjadi karena hujan lebat di hulu.Tanah tidak mampu lagi menyerap volume air.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Edward Sembiring mengatakan sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika curah hujan yang terjadi mengguyur Kabupaten Jayapura dan sekitarnya intensitasnya mencapai 114 militemer.

“Jika dibandingkan dengan hujan di Jayapura sampai terjadi banjir di Pasar Youtefa, itu curah hujan hanya sampai 86 milimeter. Jadi analisa sementara kami banjir bandang buka akibat pembalakan liar,” kata Edward, di Jayapura, Senin (18/3/2019).

“Akibat besarnya volume air yang tidak mampu diserap, akhirnya tanah runtuh dan otomatis kayu termasuk yang berukuran besar tumbang ke arah sungai dan terbawa sampai ke jalan-jalan di wilayah sentani dan sekitarnya,” sambungnya.

Sebelumnya, ujar ia, pihaknya sempat melakukan analisis terhadap warna air kali Kemiri dan Sere yang berubah menjadi keruh beberapa pekan lalu. Setelah petugas polisi kehutanan bersama masyarakat setempat ke hulu untuk mengecek, ternyata ada longsor yang terjadi secara alami dan menutupi daerah aliran sungai.

“Dari kejadian ini, kami menduga setelah longsor ada terbentuk semacam tanggul alam, sehingga ketika hujan lebat tanggul tersebut jebol,” ujarnya.

Selain itu, gempa bumi yang dalam sepakan terjadi diduga juga mengakibatkan patahan, sehingga menyebabkan longsor di banyak titik.

“Memang tidak dibenarkan orang membuat kebun di pegunungan Cyclop, tetapi kita harus melihat dari aspek sosial dan ekonomi,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Papua, Martha Mandosir mengatakan sebetulnya pengendalian yang harus dilakukan yakni perketat diperencanaan. Misalnya dalam pembangunan perumahan yang mana harus lebih dulu dicermati, kajian sehingga mendapat data yang betul-betul detail apakah secara lingkungan layak atau tidak.

Salah satu yang ditempuh dalam pengendalian setiap perencanaan pembangunan dalam setiap pemanfaatan ruang, tentu dengan proses izin lingkungan melalui kajian yang tertuang dalam sebuah dokumen.

“Kebanyakan yang terjadi tanpa disadari ada pelanggaran yang dibuat, padahal di dalam perencanaan yang harus dipatuhi adalah, kita harus berkomitmen terhadap tata ruang wilayah yang sudah disepakati dan diundangkan, yang mana diamatkan ruang-ruang yang akan dipakai disesuikan dengan peruntukannya,” kata Mandosir.

Ia menilai, kejadian yang terjadi di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura hampir sebagian besar melanda daerah-daerah tangkapan air yang sudah tertutupi dengan kegiatan pembangunan atau permukiman.

“Jadi tidak dibenarkan jika pembangunan dilakukan di bantaran kali, kelerengan yang cukup terjal diatas 45 persen itu tidak bisa, apalagi sampai mendekati 70. Ini tentu sangat berbahaya sekali,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)