Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Inspektorat bentuk Timsus indikasi tujuh desa fiktif di Papua Barat

 

Ilustrasi penerimaan dana desa – Jubi/Dok

Indikasi tujuh kampung atau desa fiktif  atas pengaduan masyarakat ke sejumlah instansi yang bersentuhan langsung dengan urusan Dana Desa (DD).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Inspektorat Provinsi Papua Barat siapkan tim khusus (timsus) untuk meninjau lapangan adanya indikasi tujuh desa fiktif di wilayah setempat. Indikasi tujuh kampung atau desa fiktif  atas pengaduan masyarakat ke sejumlah instansi yang bersentuhan langsung dengan urusan Dana Desa (DD).

“Kami sedang bentuk tim khusus internal untuk cek langsung kebenaran laporan itu ke lapangan,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono, Jum’at, (22/11/2019).

Baca juga : Wagub Papua minta dugaan desa fiktif di Papua segera ditelusuri

Loading...
;

Ini langkah Pemprov Papua mensikapi desa fiktif

KPK Selidiki kasus desa fiktif di Konawe

Sugiyono menyatakan inspektorat punya kewenangan untuk menindak lanjuti laporan tersebut sesuai tugas dan fungsi pengawasan internal. “Dugaan 7 Desa fiktif itu berada dalam satu kabupaten di Papua Barat. Tapi kami belum bisa beberkan nama kabupatenya maupun tujuh desa itu,” kata Sugiyono menambahkan.

Ia memastikan tim internal bentukan Inspektorat Papua Barat tak hanya meninjau kabupaten yang dirindikasi, tapi juga meninjau langsung di kabupaten kota lainnya se Provinsi Papua Barat. Tim akan mengcek Surat Keterangan (SK) Desa/Kampung disetiap kabupaten dan kota sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi ke inspektorat tingkat daerah.

Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem, dalam siaran resmi menepis tudingan Desa fiktif di wilayahnya. Asem mengatakan, 216 kampung di kabupaten Tambrauw Papua Barat, merupakan kampung yang memiliki nomor registrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan tata wilayah administrasi pemerintah kabupaten dan kota se- Provinsi Papua Barat.

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, Hugo Asrouw, mengatakan informasi tentang Desa fiktif di Tambrauw belum dapat dipastikan kebenaranya. Ia menyarankan Pemerintah kabupaten Tambrauw lebih perketat penyaluran DD ke Desa yang tidak berpenghuni tapi tetap disalurkan dan diterima oleh kepala Desa.

“Pemda perlu evalusi dan melakukan audit seluruh Desa penerima DD. Jika pencairan DD hanya dilakukan oleh Kades namun warganya tidak menetap di Desa tersebut, maka Pemda harus beri saksi tegas,” kata Asrouw. (*).

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top