Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Integrasi JKN-KIS dan KPS batal

Suasana pembahasan rencana integrasi JKN-KIS dan Kartu Papua Sehat antara Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan pihak BPJS – Jubi/Humas Dinkes Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dinas Kesehatan Papua akhirnya membatalkan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Divisi Regional Papua dan Papua Barat untuk mengintegrasikan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan Kartu Papua Sehat (KPS) di tahun 2019.

“Harusnya sudah dilakukan MoU dengan BPJS. Namun karena masalah validasi data, kita putuskan pending tahun depan,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Papua, drg. Aloysius Giyai dalam rilis yang diterima Jubi, Jumat (3/5/2019).

Kata Aloysius, pembatalan ini dilakukan karena dalam diskusi membahas integrasi JKN-KIS dan KPS antara seluruh kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit dengan pihak BPJS terjadi perdebatan yang alot tentang validasi data penerima manfaat dan belum sepakatnya upaya mengatasi pasien Orang Asli Papua (OAP) yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias tak punya e-KTP saat datang berobat.

“Permasalahan yang paling urgen adalah validasi data yang dimiliki oleh BPJS. Kita di Provinsi sudah siap membayar premi sebanyak 513.932 orang dengan total biaya Rp 142 miliar.  Tetapi datanya tak dibuka oleh BPJS, berapa kuota tiap kabupaten. BPJS tidak bisa membuka by name by address per kabupaten,” ujarnya.

Loading...
;

Belum lagi menurut Giyai, ada kabupaten yang sudah membiayai BPJS dengan membayar dana PBI per tahun seperti Keerom yang berpotensi, ganda. Ini berbahaya kalau diaudit, baik BPJS maupun Dinkes sama-sama terjerat.

“Kami akan berikan kesempatan kepada semua Dinkes di seluruh kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar selama tahun 2019 ini agar bisa merampungkan validasi data kependudukan dan sedapat mungkin membuat perekaman E-KTP bagi warga asli Papua,” katanya.

Selain itu kata Giyai, permasalahan lain yang diperoleh dari presentasi dinas kabupaten/kota, dana KPS yang sudah ditetapkan TPAD Provinsi Papua yang seharusnya diambil dari Dana Otsus kabupaten ternyata tahun ini tidak ada.

“Artinya, ketika kita belum MoU dengan BPJS untuk integrasi, pasien OAP di kabupaten akan terlantar karena KPS tidak ada. Saya harap, Kepala Dinas dan Direktur rumah sakit di 29 kabupaten/kota bersama-sama dengan Dinkes Papua untuk  menghadap Gubernur Papua dan Kepala BPJS untuk menjelaskan semua ini,” ujarnya.

Giyai juga memastikan, untuk pelayanan kesehatan di tiga rumah sakit milik Pemprov Papua, rumah sakit mitra Pemrov Papua, RS rujukan luar Papua, klinik keagamaan dan penerbangan tetap berjalan selama 2019 karena dananya sudah dianggarkan.

“Yang bermasalah dengan penundaan ini ya pembiayaan OAP di rumah sakit kabupaten-kabupaten. Karena dananya awalnya diminta melekat di dana Otsus di kabupaten, ternyata tidak. Oleh  karena itu, dana Rp 142 miliar yang rencana dipakai untuk membayar premi ke BPJS tahun ini, kami akan buat surat ke Gubernur lewat TPAD agar ditinjau kembali dan bagaimana uang itu dibagikan kembali ke rumah sakit di kabupaten-kabupaten,” katanya.

 

Persoalan Keterbukaan Data

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, dr. Ronny Situmorang mendukung langkah Dinas Kesehatan Papua untuk melakukan integrasi JKN-KIS dengan KPS. Hanya saja, melihat belum ada keterbukaan data kuota by name by address dari BPJS untuk tiap kabupaten, maka keputusan menunda integrasi hingga tahun depan adalah langkah yang bijak.

“Kami adalah salah satu kabupaten yang menerima penghargaan dari Presiden Jokowi tahun 2019 karena UHC (Universal Health Coverage). Jadi pembiyaan kesehatan semua penduduk Keerom itu kita tanggung. Yang jadi pertanyaan sekarang kalau terjadi integrasi JKN-KIS dan KPS, kami perlu tahu data tanggungan dari Pusat melalui JKN itu kuotanya berapa orang penduduk Keerom, yang ditanggung  oleh Provinsi dan kabupaten berapa, ini harus jelas biar tidak tumpang tindih dan kami bisa tidak terbebani,” kata dr. Ronny.

Sementara, Direktur RSUD Wamena, Dokter Felly Sahureka mengatakan pihaknya kecewa dengan kinerja BPJS di Kabupaten Jayawijaya. Sebab menurut pengalamannya, BPJS terkesan cuci tangan ketika berhadapan dengan masalah data administrasi pasien.

“Pasien datang, petugas RSUD yang berhadapan dengan mereka, dapat marah bahkan dapat pukul. Tadi BPJS bilang sudah 99 persen penduduk di Jayawijaya. Ini omong kosong. Kenapa saya bilang demikian? Yang punya NIK, yang bawa KTP datang saja ditolak. Karena kami petugas kesehatan yang hari-hari hadapi pasien, BPJS mana? Belum lagi masalah jasa medis selama empat bulan ini belum dibayar,” kata Dokter Felly.

Kepala BPJS Divisi Regional Papua-Papua Barat mengatakan pada intinya pihaknya selaku penyelenggara jaminan kesehatan hanya menerima data yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pemerintah daerah.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami tidak bisa terima tanpa NIK. Sistem kami menolak cetak kartu kalau tanpa NIK. Ini harus kita sepakat dulu. Untuk keluhan ibu Direktur RSUD Wamena, sekali lagi bukan kami yang menentukan jumlah pasien, Pemda setempat yang menentukan. Kami tak punya kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang dapat kartu. Kami hanya menerima data dari Pemda dan yang punya NIK,” katanya. (*)

Editor      : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top