Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Investasi di Papua merugikan masyarakat adat

Di Papua, pembukaan lahan untuk sawit menjadi ancaman bagi hutan, sagu, dan hak ulayat masyarakat adat – Dok. sawitwatch.or.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Papua atau DAP versi Konferensi Luar Biasa, Dominikus Surabut menyatakan investasi di Papua merugikan masyarakat adat. Konsesi bagi para investor dibagikan seolah Tanah Papua adalah tanah yang kosong. DAP versi Konferensi Luar Biasa menolak semua investasi di Papua.

Dominikus Surabut mengingatkan pada 13 September 2007 Persikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Dengan deklarasi itu, negara seperti Indonesia tidak bisa lagi menyangkal hak ulayat masyarakat adat di Papua.

“Sebelum ada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Negara bisa klaim bahwa hutan, udara, dan air di Papua dikuasai oleh pemerintah. Kalau sekarang, jangan klaim sembarangan, hak masyarakat adat dilindungi,” kata Dominikus Surabut saat dihubungi melalui panggilan telepon, Jumat (15/11/2019).

Surabut mengatakan DAP telah mendaftarkan organisasinya ke Forum Permanen PBB untuk isu-isu Masyarakat Adat. “Oleh sebab itu, pembangunan dengan niat baik silahkan. Tapi kalau menghancurkan hak-hak masyarakat adat, tidak kami terima, siapapun dia, Presiden sekalipun,” kata Surabut.

Loading...
;

Surabut meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan dengan matang dampak investasi di Papua terhadap adat dan kebiasaan masyarakat adat Papua. Jika pemerintah menerbitkan izin investasi tanpa menghargai orang asli Papua, hal itu sama dengan membabat habis sumber kehidupan masyarakat adat Papua.

“Orang Papua masih beranggapan tanah adalah Mama. Sebab dalam hutan itu ada dusun sagu, kebun, tempat garapan makanan, perkampungan tradisional, hutan keramat. Itu akan dihancurkan [jika ada investasi di Tanah Papua], bagaimana nasib orang Papua?” tanya Surabut.

Surabut mengatakan investasi di Papua harus memiliki konsep matang dan bekerjasama dengan masyarakat adat Papua. “Menyangkut investasi, konstruksi, dan jasa, silahkan Jakarta datang. Akan tetapi, [harus melibatkan] orang asli Papua melalui Kamar Adat Pengusaha Papua ataupun pengusaha orang asli Papua yang berada di luar Kamar Adat Pengusaha Papua,” kata Surabut.

Surabut menegaskan investasi apapun tidak boleh memutus hak atas tanah masyarakat adat Papua atas hutan ulayatnya. Dalam jangka waktu tertentu, tanah yang digunakan investor harus kembali menjadi hak ulayat masyarakat adat di Papua. Ia menegaskan, cara membagi-bagikan konsesi tanah kepada para investor, sebagaimana yang terjadi dalam proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tidak akan berhasil, dan malah bisa menimbulkan konflik baru di Papua.

“Di Papua masyarakat adat, [setiap rencana investasi] harus ada komunikasi. Pola semacam MIFEE tidak akan berhasil. Pengambilalihan lahan secara besar-besaran itu melanggar hak hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat adat di Papua,” kata Surabut.

Sekertaris Umum Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Tepinus Waroman mengatakan KAPP didirikan untuk perjuangkan Ekonomi orang asli Papua. “Spirit yang diterapkan ialah bagaimana orang Papua bangkit dari aspek ekonomi,  dan mengelola alamnya sendiri,” kata Waroman.

Waroman menyebut lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua sebagai bentuk pemberdayaan bagi pengusaha lokal. “Dengan spirit Pergub itu kami bisa bekerja mengelola ekonomi riil agar masyarakat bisa diberdayakan,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top