Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Investigasi kasus Nduga untuk mencegah hoaks

Ilustrasi pengungsi Nduga. -Jubi/Dok

Melihat masalah secara benar sebab kebanyakan yang dikembangkan selama ini hanya isu-isu yang tidak jelas

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tokoh pejuang Kemerdekaan Papua, Filep Karma, menyatakan hasil investigasi Majelis Rakyat Papua atau MRP dapat mencegah munculnya informasi hoaks. Investigasi yang dimaksud untuk mengetahui akar masalah konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga sejak setahun terakhir.

“Saya melihat ini terobosan baik yang dilakukan oleh MRP, untuk kita melihat masalah secara benar sebab kebanyakan yang dikembangkan selama ini hanya isu-isu yang tidak jelas,” kata Filep Karma, saat seminar hasil investigasi Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap konflik di Nduga di salah satu hotel di Kota Jayapura, Senin (9/12/2019).

Berita terkait : Tim Investigasi Kasus Nduga rekomendasikan dialog untuk atasi krisis pengungsi Nduga

Penanganan kasus Nduga harus jelas; apakah penegakan hukum atau operasi militer?

Loading...
;

FPKN: Pangdam dan Kapolda Papua harus usut tuntas kasus Nduga

Menurut Karma,  adanya tim yang melakukan investigasi ke Nduga dan sejumlah kabupaten terdekat yang menjadi lokasi pengungsian warga beberapa distrik dari Nduga, untuk mendapatkan data sesuai kenyataan sebenarnya di lapangan, yang kemudian mesti dibicarakan.

“Ya seperti kata Rocky Gerung kan, bawah pemerintah adalah pembuat hoaks yang paling canggih karena semua fasilitas dia miliki. Peraturan, Undang-Undang dia miliki. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya informasi yang hoaks perlu ada seperti ini, tim melakukan investigasi di lapangan,” ujar Karma menjelaskan.

Ia berharap tidak hanya MRP yang menurunkan tim menginvestigasi konflik Nduga,  namun  ada juga tim independen dari lembaga atau pihak lain, sehingga data hasil investigasi berbagai pihak itu dapat disandingkan.

“Dengan begitu, kita bisa mendudukkan masalah ini pada tempatnya dan sesuai proprorsinya,” katanya.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua membentuk Panitia Khusus atau Pansus HAM ketika terjadi konflik yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka dan aparat keamanan di Nduga.

Pansus ini melakukan investigasi ke Nduga dan beberapa kabupaten sekitar Nduga, yang dijadikan lokasi tujuan pengungsian warga beberapa distrik dari Nduga.

“MRP telah mengumpulkan beberapa data-data dan mencatat beberapa kesaksian masyarakat yang mengungsi ke beberapa kabupaten karena konflik itum Hasil itulah yang menjadi sebuah buku hari ini kita seminarkan,” kata Timotius Murib.

Ia berharap berbagai saran dan masukan dari para audiens dan narasumber yang hadir dalam seminar tersebut dapat memperkaya buku kedua yang akan diluncurkan MRP.

“MRP diminta oleh Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mereka yang melakukan ini, peluncuran buku (kedua) itu,” ucapnya. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top