Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Isu pemekaran adalah trik menutupi kasus pelanggaran HAM di Papua

Foto ilustrasi. – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Anggota Majelis Rakyat Papua, Nicolas Degey menilai rencana pemekaran Provinsi Papua hanyalah trik Jakarta menutupi masalah pelanggaran hak asasi manusia. Wacana pemekaran Provinsi Papua digulirkan untuk mengaburkan fakta kegagalan Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Hal itu dinyatakan Nicolas Degey di Jayapura, Papua, Kamis (14/11/2019). “Kami menilai ini hanya isu, membungkus masalah sebelumnya,” kata Nicolas Degey yang merupakan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) mewakili Gereja KINGMI Papua itu.

Degey menyatakan ada banyak masalah yang seharusnya menjadi perhatian Jakarta. Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dan dampak investasi yang menimbulkan berbagai kasus perampasan hak maupun korban jiwa tak kunjung diselesaikan. Degey mencontohkan kasus pelanggaran HAM dalam investasi Freeport, peristiwa penembakan di Wasior, Wamena, Paniai, Deiyai, Jayapura, maupun Nduga sebagai kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai.

“Awal periode pertama Jokowi sudah janji akan menyelesaikan kasus penembakan Paniai 2014. Jadi orang Papua lagi tunggu pemenuhan janji itu, bukan [tunggu] pemekaran. Pemekaran itu trik Jakarta menyibukkan orang Papua [untuk berpolemik tentang] pemekaran. Sementara, pembunuhan secara fisik dan sistem [yang menyuburkan pelanggaran HAM] terus berjalan,” ujar Degey.

Loading...
;

Ia menyatakan wacana pemakaran jauh dari persoalan yang sehari-hari dihadapi orang asli Papua. “Masyarakat tidak pikir ‘[kalau ada] pemekaran saya dapat apa?’ Masyarakat berfikir ‘kapan saya mati?’ Itu yang ada,” kata Degey.

Degey khawatir pemekaran akan menjadi jalan bagi pemerintah pusat untuk menambah jumlah personil maupun pos militer di berbagai wilayah di Papua. Ia menyatakan jumlah provinsi terus ditambah, tanpa memperhitungkan jumlah penduduk di daerah otonom baru. Pemekaran dan pembangunan infrastruktur jalan terus membuka peluang baru bagi investor, namun tidak menguntungkan masyarakat.

“Walaupun Negara ada, tidak ada orang yang [bisa] menjamin keselamatan hidup orang asli Papua. Dengan fakta yang ada, Negara malah menjadi ancaman bagi mereka [orang Papua],” kata Degey.

Ketua Dewan Adat Papua versi Konferensi Luar Biasa, Dominikus Surabut menyatakan sudah sejak lama pemerintah pusat menipu rakyat Papua. Penipuan ke penipuan terus dilakukan demi menguasai kekayaan alam Papua. Surabut meminta pemerintah pusat bijak dan berhenti memaksakan kehendaknya kepada orang asli Papua, serta membiarkan orang di Papua menentukan masa depannya sendiri.

“Rakyat Papua mesti sadar itu. Elit [Papua] yang mendukung agenda penipuan Jakarta mesti sadar,  supaya tidak terjebak untuk membunuh diri dan sesamanya,” kata Surabut, Kamis (14/11/2019).(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top