Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jakarta, stop alihkan isu rasisme!

Unjukrasa anti rasisme yang dilakukan para mahasiswa dan warga di Kota Jayapura, Papua,  pada Kamis (29/8/2019). – Jubi/Engel Wally.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Wilayah Lapago mendesak pemerintah Indonesia di Jakarta berhenti menyangkal dan mengalihkan isu rasisme yang membangkitkan amarah seluruh rakyat Papua. Tudingan terhadap orang asli Papua, hingga tudingan bahwa tokoh Papua Merdeka menggerakkan anarki justru menunjukkan pengambil kebijakan di Jakarta berupaya mengalihkan isu rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Adat Papua versi Konferesi Luar Biasa (KLB) Engelbertus Surabut kepada jurnalis Jubi di Jayapura, Rabu (4/9/2019). “Wiranto mengatakan aktor anarkisme demontran di Papua [adalah] Benny Wenda. Itu saya pikir itu hanya [upaya] mengalihkan isu. Kuburkan isu sebenarnya,”ungkap Engelbertus Surabut.

Surabut meminta pemerintah fokus membicarakan akar masalah Papua, dan fokus menangani penyebab demonstrasi terus terjadi di Papua selama dua pekan pasca tindakan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Surabut menegaskan, demonstrasi terjadi bukan karena digerakkan tokoh Papua seperti Benny Wenda, namun karena ujaran kebencian terhadap orang Papua.

“Masyarakat ini spontanitas demo karena teriakan monyet. [Melawan] rasisme, itu yang mereka lakukan. Persoalan jelas tidak boleh kaburkan dan ungkapan pembedaan [yang mengarah kepada rasisme dan diskriminasi] itu berlangsung lama. Jadi [unjukrasa] itu [terjadi karena] akumulasi rasa tidak diterima, dan [kesadaran bahwa Papua ternyata] memang dibedakan,”ungkapnya.

Loading...
;

Karena merasa dibedakan dan didiskriminasi, demikian menurut Surabut, rakyat Papua menarik kesimpulan bahwa persoalan itu hanya dapat diselesaikan dengan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua. Rakyat Papua merasa harus berpisah dari Indonesia, karena Indonesia tidak bisa menerima perbedaan itu sejak Papua dijadikan bagian Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969.

“Tetapi itu baru sebatas aspirasi. Jadi pemerintah tidak perlu terlalu panik dan mengatasnamakan keamanan [untuk bertindak] represif terhadap demontran,”ungkapnya.

Surabut berpendapat seharusnya pemerintah memberikan ruang kepada setiap protes rakyat Papua. Bersamaan dengan itu, pemerintah mencari tokoh-tokoh kunci dari rakyat yang protes, lalu mencari solusinya bersama.

“Itu yang harus pemerintah [lakukan]. Tetapi ini saya lihat pemerintah kerja seperti mobil pemadam kebakaran,  hanya fokus padamkan api, tanpa melihat asal usul api dan siapa penyebab  api itu. Kalau begini masalah tidak akan pernah selesai,” kata Surabut.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alex Gobay mengatakan selama demonstrasi mahasiswa menuntut referendum, karena referendum dinilai menjadi solusi paling demokratis atas berbagai perbedaan antara Papua dan Jakarta. “Kami menuntut referendum karena itu hak asasi politik kami,”ungkap Gobay kepada jurnalis dalam jumpa persnya di Jayapura pekan lalu. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top