Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jangan berharap Draf RUU Otsus Plus dibahas di Prolegnas

Anggota DPR Papua, Albert Bolang – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, dan hukum DPR Papua, Albert Bolang menyatakan para pihak di Papua jangan berharap draf Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus atau Otsus Plus akan dibahas anggota DPR RI periode 2019-2024 dalam program legislasi nasional atau Prolegnas.

Albert Bolang pesimis karena seiring waktu, isu draf RUU Otsus Plus seakan tak pernah lagi muncul ke publik.

“Ketika isu draf RUU Otsus Plus sedang hangat-hanyatnya beberapa tahun lalu, tidak bisa dibahas oleh anggota DPR RI periode itu. Apalagi anggota DPR RI kini yang tidak tahu historis draf RUU Otsus Plus,” kata Albert Bolang, Minggu (13/10/2019).

Ia mengatakan pada 2014, draf RUU Otsus Plus telah masuk dalam agenda Prolegnas di DPR RI. Akan tetapi hingga kini tak kunjung dibahas dan diundangkan dengan berbagai alasan.

Loading...
;

“Ini menandakan pemerintah pusat dan DPR RI periode sebelumnya tidak serius. Padahal, dinamika yang terjadi di Papua belakang ini akibat ketidakadilan negara kepada rakyatnya,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014, draf RUU Otsus Plus terlebih dahulu mengalami sebanyak 14 kali perbaikan. Akan tetapi, hingga kini draf RUU Otsus Plus tak kunjung dibahas pemerintah pusat dan DPR RI.

“Saya tidak terlalu berharap banyak kepada DPR RI yang baru kini. Kecuali jika eksekutif, legistif dan yudikatif di tingkat pusat serius melihat kondisi Papua kini,” ujarnya.

Ia juga berharap, ke depannya sebelum pemerintah pusat dan DPR RI membahas salah satu produk Undang-Undang, terlebih dahulu mesti membahas provinsi yang mendapat kekhususan, salah satunya Papua dan Papua Barat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan, karena selama ini ada berbagai produk Undang-Undang yang sama sekali tidak memperhatikan UU Otsus.

“Mengesampingkan UU Otsus. Mestinya kan mengedapankan dulu yang khusus, baru membahas yang umum. Namun yang terjadi umum dibahas dan khusus diabaikan. Itukan sama saja memberlakukan satu undang-undang tanpa membahas kekhususan Papua dan daerah lain,” ucapnya.

Sementara itu, Ikatan Cendekiawan Katolik Papua (ICAKAP) berharap draf RUU Otsus Plus kembali dibahas dan ditetapkan sebagai pengganti UU Otsus. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat ICAKAP, Vinsensius Lokobal belum lama ini.

Ia mengatakan, substansi dari UU Otsus Plus pengganti UU Otsus Papua mesti mengakomodir dan mengatur tentang kebijakan berbasis kearifan lokal dalam seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum.

“Juga sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua harus berbasis wilayah adat, baik dalam skema Otsus Plus maupun dalam skema nasional,” kata Vinsensius Lokobal. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top