Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jatam Tuntut Pemprov Kaltim Transparan Soal Nuklir

Balikpapan, Jubi/Antara – Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam) menuntut Pemprov Kalimantan Timur transparan mengenai berbagai hal yang tercantum dalam nota kesepahaman dengan sejumlah pihak terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Tuntutan itu disampaikan Jatam kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, yang sidang pertamanya dijadwalkan berlangsung Kamis (5/11/2015).

Pengajuan tuntutan itu bersandar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kepala Divisi Hukum Jatam Kaltim, Muhammad Jamil, menjelaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 11 huruf e, disebutkan memorandum of understansing (MOU) atau perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga adalah informasi yang dikategorikan harus tersedia setiap saat dan terbuka untuk publik.

“Karena itu apabila disebut rahasia oleh Gubernur dan Kepala Balitbangda, keduanya harus membuktikan sesuai pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008, bahwa MOU adalah dokumen rahasia negara sehingga dikecualikan untuk disampaikan kepada publik,” kata Jamil.

Loading...
;

Kepala Divisi Database Jatam Kaltim, Rully Dharmadhi, juga menambahkan tindakan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, dan Kepala Balitbangda, Dwi Nugroho, melanggar komitmen zona integritas dan transparansi yang digaungkan Pemprov Kaltim.

“PLTN adalah pembangkit listrik berisiko sangat tinggi yang dampaknya akan langsung mengenai masyarakat. Karenanya,rakyat berhak tahun detail seluruh perencanaannya,” katanya.

“Jika informasi tentang MOU saja disembunyikan, bagaimana dengan perhitungan mengenai kemungkinan dampak lingkungan saat reaktor gagal, misalnya,” kata Dharmadhi menambahkan.

Menurutnya, kebocoran radiasi nuklir adalah hal yang paling ditakuti dari fasilitas nuklir seperti PLTN.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim berencana membangun PLTN di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, yang pada tahap awal direncanakan menghasilkan daya 50 MegaWatt (MW), dan berikutnya hingga 1.000 MW. Masa pembangunan PLTN diperkirakan 10 tahun dengan biaya sekitar 4 miliar dolar AS.

Menurut Dinamisator Jatam Kaltim, Merah Johansyah, selama ini informasi dari Pemprov Kaltim mengenai PLTN adalah bahwa tenaga nuklir adalah pengganti energi fosil, sangat aman, dan seolah tanpa risiko.

“Seharusnya juga diinformasikan kepada masyarakat risiko-risiko atau dampak buruk dari PLTN tersebut,” kata Johansyah. (*)

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top