Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

JDP: Kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua

Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastor Jhon Bunay (tengah, menggunakan kemeja batik) dan Deputi JDP Daniel Randongkir (kiri) ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua di Jayapura, Papua, Sabtu (7/9/2019). – (Jubi/Hengky Yeimo).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Koordinator Jaringan Damai Papua atau JDP, Jhon Bunay menyesalkan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Papua dan di luar Papua, menyusul gelombang unjukrasa anti rasisme yang dilakukan masyarakat Papua. Kekerasan dinilai JDP tidak akan menyelesaikan persoalan Papua.

Jhon Bunay menyesalkan lambannya respon pemerintah atas kasus persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Kelambanan pemerintah itu membuat gelombang besar unjukrasa anti rasisme, yang dalam beberapa peristiwa berkembang menjadi atau memantik kekerasan yang melanggar harga dan martabat kemanusiaan.

“Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan telah menyebabkan aksi kekerasan makin meluas. Hal tersebut menimbulkan kerugian materil, korban jiwa dan yang paling mendalam adalah hancurnya hubungan sosial diantara masyarakat dan makin hilangnya kepercayaan terhadap Negara,” kata Bunay kepada wartawan di Jayapura, Papua, Sabtu (7/9/2019).

Bunay menyatakan berkembangnya aksi kekerasan mempertegaskan tanda bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan akar permasalahan Papua. “Selama ini JDP telah menawarkan gagasan dialog sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Gagasan itu telah disuarakan secara meluas dan masif oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah sendiri. Akan tetapi, JDP berpendapat pemerintah belum memulai dengan langkah konkrit, meskipun Presiden RI Joko Widodo telah mengatakan mendukung proses tersebut,” katanya.

Loading...
;

JDP mendesak pemerintah segera memulai tahapan dialog yang bermartabat, guna merumuskan masalah dan solusi atau penyelesaian permasalahan Papua secara menyeluruh dan bermartabat. “Dialog dimulai dengan menggunakan pendekatan tujuh wilayah adat di Papua dengan melibatkan perwakilan dari berbagai komponen yakni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, kelompok bersenjata di Papua, orang Papua di Papua, orang Papua di luar Papua, penduduk di Papua, investor, dan media,” katanya.

Sejalan dengan itu, Jhon mengajak semua pihak agar menghentikan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, karena kekerasan berpotensi memperpanjang siklus kekerasan. “Kami, mengajak para tokoh untuk bekerjasama sama membangun komunikasi yang dimulai dari bawah, guna meredakan ketegangan, kekhawatiran, dan sikap permusuhan. [Kerjasama itu penting] agar relasi sosial diantara masyarakat sipil dapat dibangun kembali. Kami juga meminta agar penegakan hukum yang dilakukan berlaku adil dan transparan terhadap semua pihak,” katanya.

Deputi JDP Daniel Randongkir mengatakan, aparat penegakan hukum harus mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan imparsial. “Sekali lagi, bagi JDP hanya dengan menggunakan media dialog maka permasalahan Papua dapat diurai dengan jernih, [sehingga] diselesaikan secara adil dan bermartabat,” katanya,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top