Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jejak kepemimpinan Presiden Jacques Chirac di Pasifik

SEOUL, SOUTH KOREA – JULY 14: South Korean green activists protest in front of the French Embassy in Seoul, 14 July, after French President Jacques Chirac’s decision to resume nuclear testing in the South Pacific. The demonstration was timed to coincide with the French national day. AFP PHOTO (Photo credit should read KIM JAE-HWAN/AFP/Getty Images)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Alexandre Dayant

Mantan Presiden Prancis, Jacques Chirac, seorang raksasa dalam dunia politik Prancis, dan pria yang berani berkata ‘tidak’ terhadap George W. Bush dan perang di Irak pada 2003, meninggal pekan lalu dalam usia 86.

Berita kepergiannya itu mengundang ucapan belasungkawa dari dari seluruh dunia. Di Prancis, Senin kemarin (30/9/2019), ditetapkan sebagai hari berkabung nasional untuk menghormati kematian mantan kepala negara itu (1995-2007).

Sebagai seorang warga negara Prancis dan seorang analis Pasifik, saya diingatkan tentang hubungan antara Presiden Chirac dengan wilayah Prancis seberang lautan (Départements d’outre-mer – DOM) dan, lebih khusus lagi, Pasifik.

Loading...
;

Ini adalah kisah yang rumit. Cerita ini mencampurkan janji-janji mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama, konflik, dan suatu pengkhianatan besar, yaitu dimulainya kembali uji coba nuklir di Polinesia.

Kisah Chirac di Pasifik dimulai dengan buruk. Saat menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis dan di tengah-tengah kampanyenya untuk menjadi presiden, Les Évènements – ‘the events’- dimulai di Kaledonia Baru.

Pada April 1988, sekelompok orang pribumi Kanak yang pro-merdeka menduduki gendarmérie atau polisi militer nasional di Ouvéa, sebuah pulau di wilayah itu, dan berjarak tiga jam penerbangan dari Australia. Rentetan suara tembakan terdengar, dan empat polisi tewas terbunuh. Kelompok separatis itu lalu melarikan diri dengan membawa anggota gendarmérie lainnya sebagai sandera. Pengejaran yang menyusul penculikan ini diawasi ketat oleh Perdana Menteri Prancis dari Paris. Lalu, pada 5 Mei 1988, Chirac memerintahkan pasukan khusus Prancis untuk menyerbu sebuah gua di Ouvéa tempat kelompok separatis Kanak bersembunyi bersama para sandera. Dikepung, 19 orang Kanak dan dua tentara tewas terbunuh.

Pendekatan Chirac setelah masa itu sering kali digambarkan sebagai ‘brutal’ oleh Presidennya sendiri, François Mitterrand. Dalam Konstitusi Prancis, seorang Presiden bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan, sementara Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan tugas pemerintah sehari-hari. Tanggapan dan tindak lanjut Chirac yang dinilai agresif dalam menangani krisis di Kaledonia Baru memainkan peran kunci dalam menentukan hasil pemilihan presiden berikutnya, dimana ia kalah dari Mitterrand yang terpilih kembali sebagai Presiden.

Beberapa tahun kemudian, selang kampanye kepresidenannya yang ketiga, Chirac menekankan pentingnya menjembatani kesenjangan sosial yang ada antara Prancis dan wilayah-wilayah Prancis seberang lautan. Pada akhir 1994, ketika ia menempati peringkat terbawah di jajak pendapat sebagai presiden, ia pergi ke Pulau Réunion, salah satu Départements d’outre-mer-nya, untuk mensosialisasikan pandangannya terkait kesenjangan sosial tersebut. Di sana, ia berjanji untuk memperjuangkan kesetaraan sosial antara Prancis (La Metropole) dan departemen-departemen luar negeri-nya (Guadeloupe, Martinik, Guyana Prancis, Réunion, & Mayotte).

Selama kunjungannya inilah Chirac menyatakan cintanya kepada wilayah-wilayah Prancis seberang lautan, dengan cara yang menggemaskan di telinga masyarakat modern, tetapi merupakan kekhasannya dan diterima dengan baik di wilayah-wilayah itu sendiri:

“Wilayah-wilayah seberang lautan Prancis itu bagaikan seorang perempuan, kamu harus mencintainya. Dan, ketika kamu mencintainya, kamu tidak bisa menolak apa pun keinginannya.“

Setelah terpilih, Presiden Chirac memenuhi komitmennya kepada wilayah-wilayah seberang lautan Prancis saat berkampanye, menaikkan upah minimum dan tunjangan sosial serta keluarga yang dibayarkan di wilayah-wilayah seberang lautan, agar setara dengan Prancis.

Juga selama periode ini, setelah akhirnya menjadi presiden lagi, Chirac memutuskan untuk melanjutkan uji coba nuklir di Polinesia Prancis, setelah François Mitterrand memberlakukan moratorium tiga tahun sebelumnya. Antara September 1995 dan Januari 1996, Prancis melakukan enam uji coba nuklir di bawah tanah.

Uji coba itu mengejutkan seluruh dunia. Protes dilakukan di Australia, Selandia Baru, dan di tempat-tempat lain di Pasifik. Di Polinesia Prancis, amarah penduduk setempat mendidih dan kerusuhan pun pecah. Bandara Pape’ete dibakar. Pemain rugby terkenal, mendiang Jonah Lomu, bahkan mengusulkan agar bahan peledak juga diletakkan di halaman rumah Chirac.

Pada 29 Januari 1996, Chirac tampil di televisi untuk mengumumkan pemberhentian uji coba nuklir Prancis, dua hari setelah tes terakhir dilakukan di Fangataufa, Polinesia Prancis.

Dengan berakhirnya uji coba itu, wilayah tersebut kehilangan sumber pemasukan utama dari militer Prancis. Untuk menyelesaikan ‘utang nuklir‘ akibat uji coba itu, negara Prancis membentuk pakta ‘Pact for Progress’ untuk mengatur kompensasi, bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga dampak lingkungan dan kesehatan yang berkepanjangan setelah pengujian selesai. Penyelesaian masalah ini masih terus menjadi sumber perselisihan dengan negara Prancis hingga hari ini.

Di luar peristiwa-peristiwa penting ini, kepresidenan Chirac dikenali karena ramah dan bersahabat, untuk wilayah-wilayah seberang lautan Prancis.

Sebagai contoh, pada 2006 dia menugaskan Quai Branly, sebuah museum seni besar di Paris, untuk menyelenggarakan berbagai pameran dari wilayah-wilayah seberang lautan Prancis, dan pada 2013 menginstruksikan diadakannya pameran seni Kanak terbesar yang pernah diadakan di Paris.

Pada Mei 2007, Chirac menyampaikan pesannya yang terakhir sebagai Presiden melalui radio dan televisi. Dia memulai, sudah sepatutnya, dengan kata-kata ini: “Rekan senegaranya yang terkasih dari Prancis (La Metropole) , dan orang-orang dari wilayah-wilayah seberang lautan…”.

Kepresidenan Jacques Chirac akan selamanya dikenang, bahkan di luar Pasifik, karena dapat mengakhiri wajib militer, mengakui tanggung jawab bangsa Prancis dalam kejahatan perang Nazi, mengubah kebijakan mengurangi masa jabatan presiden dari tujuh tahun menjadi lima tahun, dan desakannya dalam KTT Earth Summit 2002 mengenai kerusakan lingkungan hidup yang sedang dihadapi di seluruh dunia: “Rumah kita sedang terbakar, dan kita tidak bisa melihatnya.” Ini adalah pernyataan yang masih relevan hari ini di Pasifik. (The Interpreter by Lowy Institute)

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top