Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jelang pelantikan, masyarakat adat Marind palang kantor DPRD Merauke

Kantor DPRD Merauke yang dipalang – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Masyarakat Marind Anim Ha dari empat golongan adat yakni Mayo, Zozom, Ezam, serta Imoh memalang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, menjelang pelantikan 30 anggota dewan yang dijadwalkan dilaksanakan Senin, 21 Oktober 2019

Dari pantauan Jubi, Jumat (18/10/2019), pintu masuk kantor dewan ditutup rapat dan dipasang spanduk dengan mencantumkan beberapa poin pernyataan. Selain itu, beberapa atribut adat diletakkan di bawah lantai pintu.

Dalam tulisan itu, terdapat sejumlah pernyataan, di antaranya tanah serta bangunan telah dipasang sasi secara adat Marind dan akan ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan.

Dasar pemalangan tersebut yakni pertama, ritual adat Marind tanggal 26 Mei 2019 dengan menanam kamb sebagai sasi adat atas tanah serta bangunan ini sebagai simbol  perjuangan atas 14 kursi otsus.

Loading...
;

Kedua, aspirasi masyarakat adat Marind Anim Ha yang telah disampaikan pemangku adat dari Mayo, Zozom, Ezam, dan Imoh di halaman Kantor Bupati Merauke beberapa waktu lalu.

Selain itu, tulis pemangku adat, pernyataan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, tanggal 3 Juni di depan tiang adat disaksikan para pemangku adat serta semua masyarakat yang hadir bahwa tidak ada pelantikan anggota DPRD Merauke baru di tempat ini, sampai ada kejelasan kursi otsus. Pernyataan bupati itu sebagai penguatan atas ritual sasi adat Marind Anim Ha yang sudah dilakukan.

“Bagi siapa yang memaksakan kehendak mencabut sasi adat dan membuka pintu bangunan,  sama artinya dia tak lagi menghormati dan menghargai adat masyarakat Marind Anim Ha sebagai pemilik hak kesulungan di atas tanah ini,” tegas mereka.

Salah seorang intelektual Marind, Harry Ndiken, menegaskan pemalangan yang dilakukan sebagai langkah dari masyarakat adat, setelah 14 kursi jalur pengangkatan tak ada realisasi sampai sekarang.

“Ini tanah kami. Tapi kenapa sehingga 30 anggota DPRD Merauke yang sedianya akan dilantik Senin 21 Oktober 2019, hampir tak ada orang Papua, terutama anak Marind,” tegasnya.

Pemalangan, menurutnya, adalah langkah paling tepat.

“Ya, silakan mau lantik 30 anggota dewan baru itu. Tetapi jangan dilakukan di Kantor DPRD Merauke, cari tempat lain,” katanya.

Hal serupa disampaikan salah seorang anak Marind, Hendrikus Hengky Ndiken. Pemalangan itu adalah ungkapan kekecewaan, lantaran apa yang dijanjikan Bupati Merauke tak kunjung direalisasikan.

“Jangan pernah ada yang membuka pintu yang telah ditutup pemilik ulayat bersama beberapa atribut adat,” pintanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top