Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jerat berikan pelatihan negosiasi dan mediasi konflik tanah kepada 20 aktivis

Suasana pelatihan mediasi dan negosiasi yang diselenggarakan Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua di Sentani, Selasa (26/11/2019). -Jubi/Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Land grapping atau perampasan tanah marak terjadi di Tanah Papua, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Sejumlah aktivis hak asasi manusia mengikuti pelatihan mediasi dan negosiasi antara masyarakat adat, pemerintah, maupun perusahaan.

Direktur Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua, Septer Manufandu menyatakan pelatihan mediasi dan negosiasi itu diikuti 20 aktivis. “Pelatihan bagi 20 peserta dari Papua dan Papua Barat ini akan berlangsung dari 26-28 November,“ kata Manufandu, kepada Jubi di Hotel Horex Sentani, Selasa (26/11/2019).

Manufandu menambahkan  pelatihan negosiasi dan mediasi ini dilakukan agar para aktivis dan pembela lingkungan dari kalangan masyarakat adat maupun lembaga swadaya masyarakat dapat saling berbagi pengalaman.

Salah seorang peserta dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sem Ulimka yang berpengalaman mendampingi masyarakat adat Distrik Klaso, Kabupaten Sorong mengatakan senang mengikuti pelatihan itu. Materi pelatihan dinilai Ulimka akan membuat peserta mampu menjadi negosiator dalam melakukan inisiasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.

“Saat ini memang ada kasus antara masyarakat tujuh kampung di Distrik Klaso dan perusahaan perkebunan PT Mega Mustika Plantation atau MMP. Masyarakat meminta Bupati Kabupaten Sorong segera mencabut surat ijin lokasi perkebunan sawit perusahaan tersebut,” katanya Ulimka kepada Jubi, Rabu (27/11/2019).

Loading...
;

Dia menambahkan pada 2010 sudah ada pertemuan yang dihadiri perusahaan dan pemerintah. Sejak awal masyarakat sudah menolak perusahaan sawit tersebut. Akan tetapi, pada 2011 Bupati Sorong Stepanus Malak menerbitkan surat ijin lokasi PT MMP. Proses advokasi terhadap masyarakat dari ketujuh kampung di Distrik Klaso itu didampingi oleh Yayasan Pusaka.

Pada September 2019, masyarakat dari tujuh kampung di Distrik Klaso meminta Bupati Sorong saat ini, Johny Kamuru mencabut surat ijin yang pernah dikeluarkan mantan Bupati Sorong Stephanus Malak. “Kita sudah ketemu dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, khususnya instansi teknis terkait. Akan tetapi, mereka bilang masih menunggu mekanisme pencabutan surat ijin itu,” kata Ulimka.

Menurutnya, warga dari tujuh kampung di Distrik Klaso itu tetap meminta Bupati Sorong mencabut Surat Ijin Lokasi PT MMP. “Tujuh kampung itu  antara lain kampung Siwis, Kampung Miskum, kampung Kalamugun, Kampung Kalasou, Sabaga, Klalik, dan kampung Malabili. Di dalam tujuh kampung itu terdapat ada Marga Malak, Ulimpa, Siwolo , Megin subu, Ulimeni dan marga Kibi,”katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top