Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jokowi diminta segera sahkan perubahan kedua PP MRP

Rapat MRP membahas penyerapan anggaran tahun 2019 berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Senin (18/11/2019). – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat berharap pemerintah pusat segera mengesahkan usulan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua atau PP MRP. Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Perubahan Kedua PP MRP itu diharapkan bisa disahkan sebelum akhir tahun 2019.

Harapan itu disampaikan Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua (MRP), Dorince Mehue. Menurut Mahue, RPP tentang Perubahan Kedua PP MRP itu sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sedang diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta.

Mehue berharap RPP tentang Perubahan Kedua PP MRP itu bisa disahkan Presiden Joko Widodo sebelum Natal 2019. “Kami harap Bapak Jokowi [mengesahkan RPP itu] sebelum Natal ini. Beri sebagai hadiah Natal untuk Papua,” kata Dolince Mehue usai memimpin rapat anggota MRP yang membahas penyerapan anggaran tahun 2019 di Kota Jayapura, Papua, Senin (18/11/2019).

Mehue menyatakan pengesahan itu sangat penting untuk memastikan lembaga kultural orang asli Papua ini dapat menjalankan wewenangnya mengawal Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat. Ia menyatakan usulan Perubahan Kedua PP MRP itu menyertakan sejumlah dasar hukum baru agar MRP efektif bekerja.

Loading...
;

“Hal baru itu [antara lain] pembentukan komite sesuai dengan empat bidang layanan  pemenuhan hak orang Papua. [Itu] sesuai dengan amanat Otonomi Khusus Papua,” kata Mehue.

Menurutnya, komite itu akan menangani empat bidang berbeda, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Komite itu diusulkan dengan harapan, masyarakat bisa merasakan pemenuhan haknya.

Selain memasukkan usulan dasar pembentukan komite, RPP Perubahan Kedua PP MRP juga memperbarui aturan soal hak keuangan, hak protokoler, fasilitas rumah dan kendaraan bagi anggota MRP. Rancangan itu juga mengatur usia minimal dan maksimal calon anggota MRP. “Ini [upaya] memperkuat kapasitas lembaga, supaya anggota masuk kerja efektif, sehingga lembaga ini kuat,” kata Mehue.

Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren, mengatakan pihaknya sangat berharap semua pihak mendukung perjuangkan MRPB mengawal pelaksanaan otonomi khusus.

“Kami harap  kita bersama-sama meramu baik, sepakat, dan bawa [materi usulan perubahan kedua PP MRP itu] ke Jakarta,” kata Mahue saat membahas materi usulan perubahan kedua PP MRP itu di Jayapura, beberapa waktu lalu.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top