Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jokowi diminta tingkatkan kerjasama dengan MRP

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga negara yang diberikan wewenang untuk melindungi hak-hak orang asli Papua berharap Presiden Joko Widodo akan meningkatkan kerjasama dengan MRP. MRP berharap dapat memberikan pertimbangan atas kebijakan nasional yang dapat berdampak terhadap hak orang asli Papua.

Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan ia turut menghadiri pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu (20/10/2019). Saat menghadiri pelantikan itu, Murib telah bertitip pesan dan harapan agar Joko Widodo meningkatkan kerjasama dengan MRP.

“Usai menghadiri pelantikan, kami menyerahkan harapan. Kalau [Presiden Jokowi] ke Papua, [Presiden Jokowi] harus ke rumah orang asli Papua dulu, yaitu MRP,” kata Murib di Jayapura, Selasa (22/10/2019).

Murib menegaskan Presiden Jokowi harus meningkatkan kerjasama dengan MRP, karena 51 anggota MRP merupakan perwakilan semua golongan dan masyarakat adat di Papua. Perwakilan golongan itu pun terdiri dari para tokoh agama dan tokoh perempuan di Papua. “MRP [dapat] menjadi mediator dan penyeimbang program pemerintah pusat. Semua [rencana] kebijakan nasional itu harus dipertimbangkan MRP,”ungkapnya.

Loading...
;

Pertimbangan MRP terhadap berbagai rencana kebijakan nasional yang berfokus kepada ada tidaknya dampak dari sebuah kebijakan terhadap masyarakat adat di Papua. Pertimbangan akan diberikan dalam kerangka memastikan pemenuhan hak asasi Manusia Papua dalam setiap perencanaan kebijakan nasional.

“Kami mesti berikan pertimbangan [terhadap rencana kebijakan itu, demi] melindungi hak-hak orang asli Papua. Itu adalah perintah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua,” ungkap Murib kepada Jubi.

Demas Tokoro, Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, juga mengharapkan Presiden Joko Widodo akan mau mendiskusikan rencana kebijakan nasional di Papua. Jika hal itu terwujud, pemerintah pusat dan MRP akan saling memahami dan menerima proses pembangunan di Papua.

“Kalau tidak ada diskusi dan pertimbangan, yang ada terkesan ada penolakan dan pemaksaan. Sebenarnya kalau ada diskusi dan mediasi melalui perwakilan dan lembaga yang tepat, saya pikir semua akan berjalan dengan baik,”ungkap Ondofolo yang juga ketua Dewan Adat Suku Sentani ini kepada jurnalis Jubi di Jayapura, Senin.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top