Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kabupaten dan kota diminta segera verifikasi penduduk tidak mampu

Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai – Jubi/dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dinas Kesehatan Provinsi Papua meminta pemerintah kabupaten dan kota se-Bumi Cenderawasih segera memverifikasi data penduduk tidak mampu dan mengikutsertakan mereka dalam program jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai mengatakan hal itu diperlukan untuk dapat mengintegrasikan program jaminan kesehatan Kartu Papua Sehat ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS.

Giyai menyatakan integrasi program Kartu Papua Sehat (KPS) ke dalam sistem JKN-KIS seharusnya resmi berjalan sejak Rapat Kerja Kesehatan Provinsi Papua yang digelar pada 30 April 2019 lalu. Akan tetapi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara JKN-KIS dan Pemerintah Provinsi Papua selalu penyelenggara KPS batal menandatangani nota kesepahaman integrasi program KPS dalam JKN-KIS.

Pasalnya, data peserta KPS masih mencampur data warga yang memiliki dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, sehingga dianggap BPJS Kesehatan belum tervalidasi. “Nota kesepahaman itu batal ditandatangani karena belum adanya validasi data berdasarkan nama dan alamat [peserta Kartu Papua Sehat]. Untuk itu, kami ingin data masyarakat setiap kabupaten/kota harus segera diverifikasi,” kata Giyai di Jayapura, Jumat.

Menurut Giyai, data yang ada di Pemerintah Provinsi Papua sudah dibagikan kepada masing-masing Dinas Kesehatan kabupaten dan kota. Pihaknya memberikan waktu satu pekan bagi masing-masing daerah untuk memverifikasi ulang data itu, dan mengirimkan hasil verifikasi itu kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Loading...
;

“Ini harus dilakukan, agar dana yang kami pakai untuk integrasi KPS ke dalam sistem BPJS Kesehatan tidak akan bermasalah. Yang jelas, kami menjamin [integrasi KPS dalam sistem JKN-KIS tetap akan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang sudah ditetapkan setiap pemerintah kabupaten/kota,” kata Giyai.

Giyai menyatakan proses validasi data yang sedang belangsung itu bisa saja menambah atau mengurangi data penerima manfaat KPS yang miliki Pemerintah Provinsi Papua. Giyai pemerintah kabupaten/kota akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memvalidasi data itu. “Intinya, yang kami data adalah masyarakat yang sudah memiliki e-KTP dan NIK,” tegas Giyai.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan meskipun masyarakat Papua sudah memiliki Kartu Papua Sehat, integrasi KPS dengan sistem JKN-KIS tetap diperlukan. Jika diintegrasikan, perbedaan cakupan layanan KPS dan JKN-KIS akan memberikan kombinasi cakupan pelayanan kesehatan yang menguntungkan masyarakat Papua.

“Kalau sudah ada BPJS, pelayanan kesehatan orang asli Papua di rumah sakit akan berjalan baik, demikian pula derajat kesehatan orang asli Papua jadi terus bertambah baik,” kata Haluk. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top