Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kapolda Papua diminta mengevaluasi panitia seleksi penerimaan polisi 

Kepala Kantor Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Kepolisian daerah Papua diminta mengevaluasi panitia seleksi penerimaan polisi di Papua yang telah gagal memenuhi kuota afirmasi untuk orang asli Papua. Permintaan itu disampaikan Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey di Jayapura, Senin (8/7/2019).

Ramandey menyatakan kegagalan panitia seleksi penerimaan polisi di Papua menjalankan kebijakan kuota 70 persen lowongan calon polisi di Papua untung orang asli Papua menunjukkan panitia seleksi itu harus dievaluasi secara total. “Kepala Kepolisian Daerah Papua harus mengevaluasi panitia penerimaan itu, dan menempatkan orang yang punya sensitivitas terhadap upaya menjaga keamanan Papua,” ungkap Ramandey.

Ramandey menyatakan penerapan kuota bagi orang asli Papua dalam seleksi penerimaan calon polisi merupakan mandat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Pasal 49 ayat (1) UU Otsus Papua menyatakan “Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua denganmemperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua.

Untuk dapat menjalankan kebijakan keamanan yang berbasis kepada kearifan lokal, Ramandey menyatakan orang asli Papua harus menjadi bagian utama dari sistem keamanan di Papua. Ramandey menyatakan, hanya orang asli Papua yang memahami karakter dan kehidupan masyarakat adat di Papua.

Loading...
;

“Seharusnya, panitia seleksi penerimaan polisi di Papua memiliki sensitivitas itu, sehingga bisa merekrut anak asli Papua dari kampung dan nantinya akan ditempatkan untuk menjaga keamanan kampungnya,” kata Ramandey.

Untuk kepentingan itu, Polda Papua tidak bisa mengunakan standar nasional dalam seleksi polisi orang asli Papua. Anak-anak asli Papua yang mendaftar harus mengkuti jalur tes tersendiri atau terpisah dari stadar nasional. “Kalau tidak, apa yang kita mau banggakan yang kita kerjakan selama otonomi khusus ini,”ungkapnya kepada jurnalis Jubi.

Ramandey mengingatkan, jika sistem penerimaan polisi terus mengabaikan kebijakan afirmasi berupa kuota bagi orang asli Papua, orang asli Papua tetap akan merasa terasing di negerinya sendiri. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tim seleksi dinilai mendesak.

“Mengapa tidak ada orang asli Papua yang menangani [seleksi] penerimaan [polisi di Papua]? [Jika kita memasuki Markas Kepolisian Daerah Papua], kita masuk  di pintu depan, sampai ke dalam, tidak ada anak asli Papua di sana. Macam kita rasa ada di Polda Jawa Barat atau di mana begitu,” ungkap Ramandey.

Ketua Panitia Khusus Afirmasi Majelis Rakyat Papua, Edison Tanati menyatakan seharusnya Kepala Kepolisian Daerah Papua maupun Kepala Kepolisian RI memahami bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua bukan melulu masalah kucuran anggaran yang lebih besar bagi Provinsi Papua. Tanati menyebut, kebijakan afirmasi berupa kuota bagi orang asli Papua juga merupakan kekhususan yang diatur dalam UU Otsus Papua.

“Karena itu, kami meminta hak kami, bahwa 70 persen [lowongan calon polisi di Papua] yang sudah dijanjikan [untuk orang asli Papua itu segera diberikan kepada orang asli Papua]. Regulasinya sudah ada, kalau tidak dilaksanakan, apa lah artinya? Kami orang asli Papua adalah minoritas, dan tidak mungkin pergi tes penerimaan polisi di daerah lain,”ungkap Tanati. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top