Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dianggap belum dirasakan rakyat Papua

Masyarakat Intan Jaya yang di belakang mereka berdiri para aparat TNI dan Polri, dalam suatu kesempatan. – Jubi/Abeth You

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua asosiasi intelektual wilayah adat Meepago, Mando Mote mengatakan, sejauh ini sektor keamanan, kenyamanan, dan ketertibaan masyarakat yang pihak keamanan bertanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom, tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Hal itu tanggapannya dari pernyataan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau, yang mengaku setuju rencana penambahan provinsi di wilayah Papua. Pembentukan provinsi baru menurutnya bisa memperpendek rentang kendali dan mempermudah pengamanan wilayah.

“Saya tegaskan selama ini keamanan, kenyamanan dan ketertiban tidak pernah dirasakan masyarakat dari aparat kemanan. Juga apakah dengan kabupaten-kabupaten bersama para pemimpin yang ada minta pemekaran ini, punya jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat selama ini?” kata Mando Mote, kepada Jubi, Selasa (5/11/2019).

Menurutnya, tata cara pembentukan provinsi baru di Provinsi Papua telah diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Loading...
;

“Pasal itu menyatakan pemekaran Provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua,”ujarnya.

“Jika kebijakan langsung dari pemerintah pusat, maka sudah jelas pemerintah menyalahi, melangkahi aturan Otsus Papua,” lanjutnya.

Dikatakannya, pemerintah harus memperhatikan unsur sosial dan budaya, serta kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan masa depan Papua.

“Kesejahteraan tidak datang dari pemekaran tapi dari bagimana membangun daerah dengan baik dari hati,” kata dia.
Sebelumnya, dikutip dari beberapa media nasional, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, dari segi keamanan, pemekaran dapat memudahkan pihaknya mengawasi kondisi di tiap-tiap wilayah.

“Kalau ada rencana untuk pemekaran kami setuju saja. Karena prinsipnya memperpendek kembali rantai (pengamanan) pusat, provinsi, dan daerah-daerah,” kata Paulus di Wisma Bhayangkari, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019). (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top