Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Keberpihakan terhadap OAP tak hanya dana tapi juga regulasi

Suasana rapat kerja panitia kerja (panja) bidang perekonomian DPR Papua dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan perbankan mitra komisi II DPR Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi II DPR Papua yang membidangi ekonomi kerakyatan, koperasi, perdagangan dan perindustrian, Herlin Beatrix Monim menyatakan keberpihakan pemerintah daerah terhadap orang asli Papua (OAP), tidak hanya dalam hal dana, juga melalui regulasi yang mempermudah dan memproteksi hak-hak masyarakat asli Papua, termasuk pelaku ekonomi kecil.

Hal itu dikatakan Herlin Beatrix Monim disela-sela memimpin rapat kerja panitia kerja (panja) bidang perekonomian DPR Papua dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan perbankan mitra komisi II DPR Papua, Kamis (15/08/2019)

Ia mengatakan, telah ada peraturan daerah khusus (perdasus) nomor 18 tahun 2008 terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Salah satu isi perdasus itu mengatur terkait koperas,  lembaga penjamin kredit dan pemberian modal kepada pelaku usaha kecil (ekonomi kerakyatan).

Namun hingga kini regulasi tersebut belum diimplementasikan maksimal, meski telah ada peraturan gubernur (pergub) sebagai turunan perdasus nomor 18 tahun 2008 itu.

Loading...
;

“Ada pimpinan OPD terkait menyatakan belum mengetahui isi perdasus ini, bahkan baru pertama kali mendengarnya. Kalau dinas saja tidak tahu, apalagi masyarakat. Padahal bicara keperpihakan pada orang asli Papua, bukan hanya uang, tapi regulasi,” kata Herlin Beatix Monim.

Katanya, regulasi diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak OAP, agar pelaku usaha kecil asli Papua dipermudah dalam pemberian kredit untuk mengembangkan usaha mereka, berapa pun jumlahnya karena pemerintah telah menyiapkan lembaga penjamin.

“Tapi turunan perdasus nomor 18 tahun 2008 yang dilaksanakan barulah pergub nomor 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, meski Pemprov Papua telah membentuk PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) pada 2016, namun hingga kini pelaku ekonomi kerakyatan asli Papua belum mendapat manfaat dari kehadiran lembaga penjamin ini.

“Itulah mengapa kami berupaya mencari benang merah dari semua masalah pelaku ekonomi kerakyatan asli Papua. Mengapa selama ini mereka terkendala memanfaatkan fasilitas, misalnya perbankan. Kendala mereka karena tidak ada jaminan,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR Papua dan OPD terkait serta Bank Papua lanjut Herlin Beatrix Monim, bersepakat membentuk Forum Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Tujuan forum ini untuk membangun keterpaduan setiap lembaga dan OPD terkait agar masyarakat mendapat manfaat.

Sementara anggota Komisi II DPR Papua Madai Gombo mengatakan, keluhan para pelaku ekonomi kerakyatan asli Papua selalu sama dari tahun ke tahun.

“Keluhan masyarakat selalu sulit mengembangkan usahanya karena terkendala modal. Ketika mereka mengajukan pinjaman ke bank, pihak bank menolak karena tidak ada jaminan,” kata Madai Gombo.

Menurutnya, situasi ini menyulitkan para pelaku ekonomi kerakyatan asli Papua, meski mereka berkeinginan mengembangkan usahanya. Untuk itu semua pihak terkait perlu merumuskan sebuah kebijakan agar para pelaku usaha kecil asli Papua dipermudah dalam hal pinjamkan kredit usaha. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top