Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kelangkaan BBM di Merauke diduga diselundupkan ke perusahaan kelapa sawit

Antrian panjang kendaraan roda dua maupun mobil di salah satu SPBU di Jalan Ahmad Yani – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

DALAM beberapa pekan terakhir, antrian panjang kendaraan roda dua (motor) maupun mobil: roda empat dan enam, masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) seperti di Jalan Ahmad Yani maupun di Jalan Parakomando.

Antrian panjang tersebut, akibat terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Melihat kondisi demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke memanggil pihak Pertamina beberapa waktu lalu, sekaligus meminta penjelasan.

Meskipun telah memberikan klarifikasi, namun antrian panjang kendaraan masih terjadi hingga sekarang, terutama truk yang akan mengisi BBM jenis solar. Para sopir rela antri  hingga berhari-hari.

Melihat kondisi demikian, salah seorang warga Kota Merauke yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional Indonesia (Askonas) Kabupaten Merauke, Harry Ndiken, angkat bicara. Karena ia ikut merasakan dampak saat antri berjam-jam di SPBU untuk mengisi BBM mobilnya.

Loading...
;

“Saya heran dengan Pertamina. Di satu sisi kita antri panjang mendapatkan solar di sejumlah SPBU, tetapi di sisi lain, ada orang mendapatkan solar dengan mudah untuk harga industri,” ungkap Harry kepada Jubi beberapa hari lalu.

Baginya, bukan karena kuota menipis di sejumlah SPBU, namun terindikasi permainan kotor. Ada orang bermain, termasuk dugaan oknum aparat keamanan.

Sejumlah pihak yang diduga melakukan penimbunan BBM, memasok atau mendistribusikan ke beberapa perusahaan kelapa sawit yang sedang beroperasi di Kabupaten Merauke.

Jika ada tanggapan pihak Pertamina bahwa kelangkaan akibat banyaknya mobil maupun motor, itu hanya omong kosong. Justru ada permainan penadah dengan mengambil BBM di luar SPBU misalnya di Lampu Satu, Jalan Nowari, Kuprik, dan Salor. Lalu diduga kuat dipasok ke perusahaan kelapa sawit.

Untuk harga BBM terutama jenis solar di SPBU Rp5.600/liter. Sedangkan harga di industri Rp8.000/liter.

“Oleh karena antrian solar sangat lama hingga berjam-jam bahkan berhari-hari, saya terpaksa menggunakan BBM jenis dexlite-bahan bakar diesel yang harganya lebih mahal yakni Rp10.400/liter,” katanya.

Dengan kelangkaan BBM yang kian meresahkan masyarakat, Kepala Pertamina Cabang Merauke, Teddy Manuputy, sebaiknya mundur dari jabatan dan pindah ke tempat lain. Ganti saja pejabat baru agar dapat menstabilkan kembali kelangkaan bahan bakar.

Harry mengaku pihaknya telah melakukan dialog bersama Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina, sekaligus meminta adanya langkah cepat diambil. Hanya saja tidak diketahui, apakah wakil rakyat sudah mengambil langkah atau tidak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta, mengatakan selama ini pemerintah tak mengetahui kuota BBM dalam setahun. Beruntung dipanggil dulu baru mereka menyampaikan kalau jatah BBM tahun ini sebanyak 22.000 kilo liter. Namun dari penjelasannya jika sudah 19.700 kiloliter telah terpakai. Jadi hanya tersisa sekitar 2.300 kiloliter.

Mereka beralasan membatasi kuota BBM guna menjaga keberlangsungan ketersediaan hingga Desember nanti.

“Saya berikan solusi kalau sampai bulan depan BBM tak cukup, kuota Januari-Februari 2020, dialokasikan untuk menutupi kekurangan sekarang dulu,” ujarnya.

Tawaran dimaksud akan disampaikan Pertamina ke pimpinan lebih tinggi. Pemkab Merauke juga akan bersurat secara resmi ke PT Pertamina agar kuota BBM segera ditambah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Merauke, menurutnya adalah kota transit. Karena kunjungan masyarakat dari tiga kabupaten pemekaran yakni Boven Digoel, Mappi ,serta Asmat.

Juga kebutuhan bagi nelayan maupun petani yang memerlukan BBM menjelang musim tanam. Umumnya masyarakat menggunakan BBM jenis bensin untuk kendaraan roda dua. Sedangkan solar untuk truk maupun kendaraan pribadi maupun penumpang yang tiap hari beroperasi ke Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel.

Disinggung jika data dari pemerintah soal kendaraan kurang valid, Sekda menegaskan justru Pertamina selama ini tidak transparan. Jika tak diundang, justru pemerintah tidak mengetahui kuota BBM tahun 2019 bagi masyarakat.

Pemerintah berjanji melakukan kooordinasi bersama Polres Merauke untuk melakukan pengecekan BBM yang disalurkan PT Pertamina ke sejumlah SPBU. Di mana apakah 10 kiloliter setiap hari disalurkan atau tidak? Jika tidak, harus dicari tahun hilangnya di mana?

“Saya kira ini penting agar dapat diketahui secara jelas oleh Pemkab Merauke maupun masyarakat. Karena hingga sekarang, antrian masih terjadi di sejumlah SPBU,”

Kepala Pertamina Cabang Merauke, Teddy Manuputy, yang hendak dikonfirmasi di kantornya, Jumat (8/11/2019) sekitar pukul 10.00 WP, sedang sibuk. Menurut staf, pimpinannya sedang sibuk dan tidak bisa diganggu.

“Bapak sangat sibuk, karena sedang dilakukan audit. Jadi tak bisa menerima tamu,” kata staf itu. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top