Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Keluarga korban konflik Bougainville ingin pelanggaran HAM jadi agenda pemerintah pasca-referendum

Keluarga Kuijpers. – PACNEWS

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Makereta Komai, Editor PACNEWS di Buka, Bougainville

Ketika masyarakat Bougainville menatap masa depan hubungan mereka dengan Papua Nugini melalui referendum, sekelompok kecil keluarga yang menyebut diri mereka Voice of the Silent Bougainville sedang meluncurkan kembali klaim mereka, atas kompensasi akibat kerugian yang mereka alami selama puncak krisis di Bougainville, 30 tahun yang lalu.

Dipimpin oleh Henny Kuijpers, putra seorang pengusaha Belanda, ibunya dari Buin di Bougainville Selatan, kelompok itu ingin Pemerintah Otonomi Bougainville (ABG) dan Pemerintah PNG menyelesaikan klaim ganti rugi war reparation mereka yang sudah 30 tahun usianya.

“Keluarga saya adalah korban dari krisis Bougainville. Ayah saya dipukuli oleh pasukan pertahanan PNG saat operasi mereka pada 1989, karena dia dituduh membantu kelompok pejuang Bougainville akibat laporan dari orang-orang lain yang mungkin iri dengan usaha keluarga saya.”

Loading...
;

“Kita punya usaha keluarga di Kieta, di Makati Point. Kita dulu memiliki usaha grosir, Makossi Trading dan satu toko grosiran lainnya. Dia dipukuli oleh tentara pada 1989 saat puncak konflik Bougainville, dan ia meninggal dua tahun kemudian.”

Keluarga Kuijpers merasa dikhianati oleh Pemerintah ABG dan Pemerintah PNG karena tidak memenuhi persyaratan perjanjian perdamaian Bougainville – yang menjabarkan bahwa sebelum referendum, pemerintah sudah harus menyusun kebijakan untuk menangani persoalan-persoalan HAM.

“Mereka tidak menyelesaikan klaim ganti rugi kehilangan nyawa dan harta benda. Dalam perjanjian damai Bougainville (Bougainville Peace Agreement; BPA), dikatakan bahwa sebelum referendum, mereka harus membahas isu-isu tata kelola yang baik dan pelanggaran HAM. Pasal 137 dari Konstitusi Bougainville juga mengharuskan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan, untuk menangani masalah-masalah terkait krisis Bougainville. Tetapi mereka tidak pernah melakukan hal itu.

Klaim keluarga Kuijper diperkirakan mencapai K6 juta setelah krisis Bougainville.

“Untuk kematian ayah saya, kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Mungkin jika kita maju ke pengadilan, pengadilan bisa memutuskan bagaimana cara memberi kompensasi atas kehilangan ayah saya.”

Kuijpers mengatakan Voice of the Silent Bougainville dihidupkan kembali pada Oktober tahun lalu, untuk melobi dan mengingatkan kedua pemerintah tentang tanggung jawab mereka yang ‘belum selesai’ dalam perjanjian perdamaian Bougainville.

“Tidak ada apa-apa untuk pelanggaran HAM sampai detik-detik terakhir. Kita merasa para pemimpin kita telah mengecewakan kita.”

“Pemerintah akan menyelesaikan referendum tanpa memenuhi semua komitmen dalam perjanjian perdamaian dan konstitusi,” ungkap Kuijpers.

Pengusaha dari Hanahan di Pulau Buka itu berkata, meskipun merasa dipersulit oleh pemerintah, dia mendorong keluarganya untuk memilih dalam referendum.

“Saya turut mengambil bagian dengan harapan bahwa cara Melanesia ini akan menang, dan kita masih akan menerima kompensasi – baik setelah otonomi yang lebih besar atau merdeka.”

“Di Bougainville – ketika kamu ada konflik dengan orang lain dan ada yang tewas serta ada harta benda yang hancur, satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan membayar kompensasi atas kerugian. Jika kamu tidak memberikan kompensasi, konflik itu belum sepenuhnya diselesaikan dan itu akan kembali lagi.”

“Banyak korban yang diam karena mereka tidak tahu hak mereka secara legal atas pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka. Tidak ada yang salah dengan perjanjian BPA, ini adalah situasi saling menguntungkan untuk mencapai perdamaian, tetapi mereka melupakan korban. Mereka hanya membahas masalah-masalah bagi para pejuang dan memberi mereka amnesti juga pembebasan. Ketika pemerintah mengubah konstitusi untuk memberi pembebasan dan amnesti pada mereka, pemerintah seharusnya juga mengupayakan untuk memberikan kompensasi kepada korban,” tutur Kuijpers.

Kelompok yang terdiri dari 20 keluarga itu menggunakan Facebook untuk menjangkau orang-orang Bougainville lainnya yang juga menjadi korban perang.

“Kebanyakan mereka sangat bungkam dan sebagian lagi takut berurusan secara langsung dengan orang-orang yang dulu melakukan kekejaman ini pada mereka. Sekarang pemerintah memperlakukan orang-orang ini seperti keluarga ningrat dan tidak satu pun bantuan diberikan pada para korban.”

PBB baru-baru ini datang untuk mendokumentasikan kasus-kasus mereka dan memberikan dukungan kepada kelompok tersebut.

“Kita telah bertemu dengan PBB dan mereka seharusnya memfasilitasi suatu dialog dengan pemerintah ABG dan PNG saat ini. Sejak itu, mereka belum menghubungi kita lagi tentang kapan akan bertemu. Mereka bahkan mengakui bahwa tidak ada siapa pun yang mengusut pelanggaran HAM di Bougainville, tetapi setelah pertemuan itu, mereka telah menunjuk seseorang untuk menangani kasus-kasus HAM dan memfasilitasi dialog.”

Kuijpers yang baru berusia 16 tahun ketika ayahnya dipukuli oleh tentara PNG dan kelompok pemberontak berkata, sudah waktunya untuk berdiri dan meminta pemerintah melakukan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian damai.

“Ini adalah masalah yang dikesampingkan demi perdamaian. Setelah mereka mencapai perdamaian, dan berdamai dengan kelompok pejuang, mereka tidak kembali ke kita untuk mengompensasi kehilangan kita. Ini adalah isu yang sangat penting, dan saya rasa ini tidak akan diselesaikan dengan mudah sekarang dan dalam waktu dekat, tetapi kita sebagai kelompok, kita akan melanjutkan perjuangan kita. Jika kita tidak terus berbicara tentang ini, semua orang akan melupakannya.”

“Saya tidak akan berhenti dan saya tidak takut. Kita sudah tidak muda. Sudah saatnya kita melakukan sesuatu. Mendiang ibu saya meninggal dalam kecelakaan pesawat udara di Goroka, 10 tahun setelah ayah saya terbunuh, tanpa mendapatkan keadilan untuk suaminya. Jadi saya perlu melakukan ini untuk keluarga saya dan orang lain yang kehilangan orang yang mereka cintai dan properti di tangan kelompok pemberontak serta pasukan pemerintah. Kita tidak sendiri. KIta ada banyak,” kata Kuijpers yang sekarang berusia 40-an dan memiliki empat anak perempuan.

Calon presiden pemerintah ABG, Fidelis Semoso, setuju bahwa pemerintah baru, setelah referendum, harus memiliki strategi untuk menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai dari perjanjian damai Bougainville.

“Masalah-masalah itu tidak dikesampingkan, mereka hanya bagian dari kompromi yang harus kita ambil sejauh ini. Sebagian besar masalah ini masih perlu diselesaikan karena ini adalah penyebab konflik. Sangat penting bagi masalah-masalah ini untuk menjadi bagian dari negosiasi atau menjadi salah satu upaya inti pemerintah baru.”

“Apa pun yang kita lakukan dalam negosiasi ke depan setelah referendum, perdamaian harus menjadi prioritas, perdamaian harus menang. Kita tidak boleh berkompromi dengan perdamaian demi politik dan pembangunan sosial ekonomi.”

Semoso berkata kepada PACNEWS di Buka – ketika kedua pemerintah menyepakati struktur akhir yang mencerminkan keinginan masyarakat, “urusan-urusan yang belum selesai itu harus menjadi bagian dari upaya inti pemerintah baru”.

Perwakilan permanen PNG di PBB, Duta Besar Max Rai, berkata kepada NBC News bahwa Pemerintah ABG harus memimpin dalam menangani masalah-masalah yang tertunda seperti kompensasi untuk korban krisis.

“Ada kelompok masyarakat yang mungkin tidak puas, tetapi bagi Pemerintah PNG, kami ingin memastikan bahwa ada perdamaian dan stabilitas di Bougainville, dan saya pikir kami telah mencapai itu melalui perjanjian BPA.”

“Pemerintah ABG sendiri harus keluar dan menangani masalah-masalah yang melibatkan pihak-pihak yang terkait. Pemerintah PNG tidak akan turun lapangan dan mengatasi semua masalah itu. Kamu tidak bisa hanya menyerahkan segalanya kepada pemerintah. Kita perlu berkonsultasi dan ABG perlu mengambil kepemimpinan dalam masalah lokal seperti ini,” tegas Duta Besar Rai. (PACNEWS)

Liputan Makereta Komai tentang Referendum Bougainville dimungkinkan dengan dukungan dana dari Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

 

Editor: Kristianto Galuwo

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top