Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kemdagri dorong 14 kabupaten di Papua turunkan angka stunting

Bimtek konvergensi percepatan pencegahan stunting (anak kerdil) bagi 14 kabupaten, Selasa (9/7/2019) di Aula Bappeda Jayawijaya-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mendorong 14 kabupaten di Papua, untuk bersama-sama menurunkan kasus stunting yang angkanya masih sangat tinggi.

Kepala seksi SUPD3 Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Zamhir Islamie mengatakan, dari hasil Riskesdas 2013 dan 2018 menunjukkan bahwa angka stunting di Papua masih tinggi yang berada di angka 32,9 persen.

Untuk itu, persoalan stunting ini tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab Kementerian maupun Dinas Kesehatan saja, tetapi perlu adanya campur tangan kepala daerah beserta OPD-OPD lainnya untuk menurunkan angka tersebut.

“”Kenapa ini tidak ditangani langsung oleh Kementerian Kesehatan, karena kalau dibiarkan hanya sektor kesehatan hal ini tidak akan selesai, sehingga perlu campur tangan pimpinan daerah, kepala Bappeda dan OPD lainnya,”” katanya pada Bimtek konvergensi percepatan pencegahan stunting (anak kerdil) bagi 14 kabupaten, Selasa (9/7/2019) di Aula Bappeda Jayawijaya.

Ia menilai, stunting ini terjadi lantaran kurangnya layanan dasar yang diterima masyarakat. Sehingga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah mencoba memperbaiki layanan dasar yang belum terpenuhi secara utuh, sehingga mempengaruhi penyebab terjadinya stunting.

Loading...
;

“”Ini terjadi karena dia ada sektor hilir, sementara hulunya kurang kita berikan. Sehingga, sebagai fungsi pemerintah kita mencoba meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tiga tujuan otonomi kita yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan dan mengurangi disparitas wilayah antar daerah,”” katanya.

Ia menambahkan, masalah stunting ini telah menjadi program prioritas nasional untuk menurunkannya, sehingga perlu suatu persamaan persepsi jika masalah stunting ini bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi mencari jalan keluar bagaimana memenuhi pelayanan dasar guna menekan angka yang ada.

Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi saat membuka Bimtek mengatakan, masalah gizi terkait dengan stunting di Papua yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (37,1 persen), berat bayi lahir rendah BBLR (10,2 persen), balita kurus atau wasting (10,1 persen) dan anemia pada balita. Hanya (48,6) persen anak yang tidak menderita gangguan gizi.

Ia juga menilai, pencegahan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan, khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan).

Selain itu, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan pada bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya air bersih dan sanitasi (lingkungan) juga menjadi titik berat pencegahan stunting.

“Keempat faktor itu secara tidak langsung mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. “Sehingga intervensi terhadap keempat faktor ini diharapkan dapat mencegah malnustrisi baik kekurangan maupun kelebihan gizi,”” kata Yogobi. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top