Kendaraan dan rumah dinas sudah tidak bisa didum lagi

Kendaraan dan rumah dinas sudah tidak bisa didum lagi

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal – Jubi/dok

Jayapura, Jubi – Sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kendaraan maupun rumah dinas yang terdata sebagai aset milik pemerintah daerah sudah tidak bisa di dum lagi. Aset daerah itu harus dilelang secara umum dengan melibatkan badan lelang resmi.

“Ini hal baru bagi kami, karena berdasarkan KPK tidak ada istilah dum lagi. Artinya, mau berapa tahun umur kendaraan dinas yang ada harus dilelang secara umum, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama,” kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, di Jayapura kemarin.

Menurut ia, apa yang disampaikan KPK terkait aset pemeritah daerah merupakan hal yang baik, sehingga harus cepat diikuti dan dilaksanakan. Sebab, jika aset-aset sudah bisa diinventarisir dan dirasionalisasi mana yang harus dibuang dan dijaga, maka kehidupan organisasi pemerintah akan semakin baik.

Apalagi lanjutnya, dalam konteks otonomi daerah secara umum di seluruh Indonesia, selain plain dan good government, ada satu yang namanya mewirausahakan pemerintahan atau mengurangi “lemak” pemerintahan.

“Ini yang masih lambat dilakukan oleh seluruh pemerintahan di Indonesia. Harusnya aset yang dirasa tidak berguna bagi pemerintah dihilangkan, supaya organisasi ini jadi ramping dan gesit. Jangan ramping tapi bebanya berat atau tidak maju-maju,” ujarnya.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua, mengatakan pengelolaan aset di Papua masih selalu jadi temuan berulang serta rekomendasi penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga menjadi perhatian serius KPK untuk ditindaklanjuti.

“Kami lihat ketika ASN pensiun, baik kendaraan dinas juga ikut dibawa. Ini yang perlu dibenahi dalam pengelolaannya, karena kendaraan dinas sudah tidak bisa didum lagi,” kata Maruli.

Menanggapi itu, dirinya meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua untuk segera mendata aset-aset dengan baik, agar ke depan tidak menjadi temuan lagi.

“Intinya, pemerintah daerah harus komitmen dan serius dalam menyelesaikan masalah aset daerah ini,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)