HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kepala Biro Politik ULMWP ditahan dan diisolasi sejak 15 Agustus 2019

Foto ilustrasi, Bazoka Logo saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu – Jubi/Mawel


Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Bazoka Logo ditahan Kepolisian Resor Kota Jayapura sejak 15 Agustus 2019. Bazoka Logo ditangkap dan ditahan saat mengurus para aktivis ULMWP yang ditangkap karena unjukrasa mengencam Perjanjian New York 1962 di Jayapura pada 15 Agustus lalu. Kuasa hukum Logo, Gustav Kawer menyatakan penahanan Logo itu sebagai praktik diskriminasi hukum.

Ketua Legislatif ULMWP, Edison Waromi menyatakan Bazoka Logo telah ditangkap dan ditahan Kepolisian Resor Kota Jayapura sejak 15 Agustus 2019 lalu. “Bazoka Logo diisolasi dari keluarga, tidak boleh ketemu keluarga,” ungkap Waromi dalam keterangan pers di Jayapura, Papua, Jumat (23/08/3019). Waromi juga menyebut, Logo tidak mendapatkan pelayanan rohani.

Pada 15 Agustus 2019, sejumlah aktivis ULMWP yang ditangkap saat melakukan unjukrasa mengecam Perjanjian New York 1962. Mereka berunjukrasa mengecam Perjanjian New York yang dinilai “cacat moral dan cacat hukum” karena mengalihkan penguasaan wilayah Papua dari Belanda kepada Indonesia tanpa melibatkan orang Papua. Dalam unjukrasa itu, para akvitis ULMWP juga mendukung pertemukan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu pada 13-16 Agustus lalu.

Waromi menyatakan pada hari yang sama, Bazoka Logo ditelpon seorang polisi yang mengabarkan sejumlah aktivis ULMWP ditangkap. Logo diminta menjamin para aktivis ULMWP itu. Logo akhirnya menemui polisi itu di Terminal Kota Jayapura, dan polisi itu membawa Logo ke Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura.

Loading...
;

Di Polresta Jayapura, Logo diperiksa penyidik secara terpisah dari para aktivis ULMWP lainnya. Polisi akhirnya membebaskan seluruh aktivis ULMWP itu, namun memutuskan menahan Logo. “Polisi menahan Bazoka Logo dengan alasan pemalsuan dokumen,” kata Waromi yang menyebut sangkaan itu sebagai trik polisi untuk mengkriminalisasi para aktivis ULMWP.

Waromi menegaskan, Bazoka Logo bukanlah aktivis biasa, namun merupakan aktivis yang secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui jalur politik, dan pengurus ULMWP. Waromi mengingatkan, ULMWP adalah lembaga politik yang diakui oleh para anggota Melanesia Spearhead Group (MSG). Indonesia sendiri juga mengakui keberadaan MSG, dan menjadi anggota tidak tetap dalam MSG. Sementara ULMWP adalah peninjau di dalam forum yang sama.

Waromi menegaskan, di dalam pertemuan MSG ULMWP memiliki hak untuk berbicara kepada Indonesia. Dengan status ULMWP itu, seharusnya Indonesia menghormati ULMWP, dan menghormati status Logo sebagai pengurus ULMWP. Akan tetapi, kini Indonesia menahan Logo dengan alasan pemalsuan dokumen yang dinilai mengada-ada.

Waromi juga mengkritik keras penahanan Logo, yang dilakukan tanpa didahului surat panggilan pemeriksan, dan proses pemeriksaan Logo yang tidak dampingi advokat. Hingga kini, demikian menurut Waromi, polisi juga belum memberikan surat penahanan Logo kepada ULMWP. “Dia diperiksa tanpa didampingi kuasa hukum, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,”ungkapnya.

Waromi menyatakan ULMWP akan meminta Negara-negara Pasifik untuk menginvestigasi penangkapan dan penahanan Bazoka Logo itu. “Kami meminta dunia internasional, [Negara-negara] Pacifik dan Negara-negara Melanesia melakukan investigasi atas kriminalisasi terhadap ULMWP, “ungkapnya.

Ice Murib, juru bicara Komite Aksi ULMWP, mengatakan penahanan Logo bagian dari kriminalisasi karena menggunakan tuduhan yang mengada-ada. “Kalau pemalsuan dokumen, itu terjadi kapan? Mengapa [polisi] baru memeriksa dan menahan [Bazoka Logo] hari ini,” ungkap Murib dalam keterangan pers yang sama.

Gustav Kawer, kuasa hukum Bazoka Logo, menyatakan penahanan Logo sebagai panahan tanpa prosedur. Kawer menyatakan penahanan tanpa prosedur sudah berulang kali dialamai para aktivis di Papua. “Ini peristiwa [yang selalu] berulang. Tahan dulu, baru [kemudian] mencari alasan penahanannya,” ungkap Kawer pada Jumat.

Kawer menegaskan, untuk menahan seorang tersangka polisi harus terlebih dahulu memberikan surat pemanggilan dan surat penahanan. Kawer juga menegaskan, pemeriksaan Logo oleh penyidik hanya dapat dilakukan jika Logo didampingi pengacara. “Kalau belum ada pengacara, mereka [polisi seharusnya] menunda [pemeriksaan] sampai [terperiksa didampingi] pengacara [yang ditunjuk] berdasarkan surat kuasa [dari pihak] keluarga,” ungkap Kawer.

Kawer menyebut ada dua kemungkinan yang membuat polisi melakukan penahanan sewenang-wenang alias tanpa prosedur itu. Pertama, polisi tidak mengetahui prosedur untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Kedua, polisi tidak mau menegakkan hukum. “[Penahanan terhadap Logo] ini juga bisa masuk kategori diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap orang Papua,” kata Kawer.

Saat dimintai tanggapannya, Kepala Polresta Jayapura, AKBP Gustav R Urbinas mempersilahkan ULMWP menempuh upaya hukum jika berkeberatan dengan penahanan Logo. “Ikuti proses hukum dan prosedur hukum. Jika ada hal yang kurang berkenan, silakan menempuh jalur hukum, kata AKBP Gustav R Urbinas saat dihubungi pada Minggu.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top